Sulut1news.com, Manado – Menjadi aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar soal menerima surat pengangkatan dan mendapatkan tempat penugasan. Bagi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut), Tahlis Gallang SIP MM, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus siap membuktikan kualitasnya ketika berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Tahlis saat menyerahkan dokumen pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sekaligus penempatan bagi lulusan IPDN Angkatan XXXIII (33), Selasa (18/8/2026).
Dari 35 lulusan yang mengikuti proses pengangkatan, sebanyak 33 orang telah mendapatkan penempatan, terdiri dari Pemprov Sulut serta pemerintah kabupaten/kota di Sulut. Sementara dua lulusan lainnya masih dalam proses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan direncanakan akan ditempatkan di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).
Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Sekprov Tahlis dan diterima Sekretaris Daerah (Sekda) maupun perwakilan masing-masing kabupaten/kota.
Namun, di balik seremoni penyerahan dokumen tersebut, Tahlis menyampaikan pesan yang jauh lebih substantif: penempatan bukanlah akhir dari perjalanan seorang purna praja, melainkan awal dari pembuktian kapasitas sebagai aparatur pemerintahan.
Tahlis yang merupakan Purna Praja Angkatan V turut membagikan pengalaman ketika dirinya pertama kali menjalankan tugas setelah menyelesaikan pendidikan kedinasan. Ia pernah ditempatkan di Kabupaten Bolmong, tepatnya di Kecamatan Kotabunan.
Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi salah satu pelajaran penting dalam membentuk mental seorang aparatur.
Ia mengenang bagaimana dirinya harus menghadapi medan tugas yang tidak mudah, termasuk ketika harus menuju Desa Jiko Blanga di wilayah Kotabunan yang pada masa itu membutuhkan perjalanan hingga sehari semalam.
“Ada desa di wilayah Kotabunan itu namanya Jiko Blanga, itu butuh perjalanan sehari semalam. Tetapi, ketika diberikan tugas oleh pimpinan, itu harus dijadikan tantangan,” tutur Tahlis.
Dari pengalaman tersebut, ia menekankan bahwa seorang aparatur tidak boleh menjadikan keterbatasan medan, fasilitas maupun kondisi lapangan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab.
Justru, kata dia, persoalan yang ditemui di lapangan merupakan ruang bagi seorang ASN untuk belajar mengambil keputusan dan mencari solusi.
“Bagaimana cara mencari solusi saat ada masalah akan kita dapatkan ketika di lapangan. Jangan mengeluh dan cengeng,” tegasnya.
Bukan Sekadar Pintar, Tapi Mampu Berkolaborasi
Tahlis juga mengingatkan para purna praja agar tidak terjebak pada pola pikir bahwa keberhasilan birokrasi hanya ditentukan oleh kemampuan individu.
Menurutnya, tantangan pemerintahan saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan kemampuan untuk membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor maupun lintas pemerintahan.
Hal itu, lanjut Tahlis, sejalan dengan pesan Presiden RI Prabowo Subianto saat pengukuhan purna praja beberapa waktu lalu yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas batas dalam mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
Pesan tersebut dinilai relevan karena jumlah ASN yang besar tidak otomatis menjamin seluruh program pemerintah berjalan efektif apabila masing-masing instansi bekerja sendiri-sendiri.
“Kalau kita berbicara jumlah PNS, PNS di Indonesia itu banyak. Tetapi, bagaimana bisa membangun kolaborasi dan sinergi untuk bisa melaksanakan program pemerintah pusat, provinsi hingga daerah,” ujar Tahlis.
Karena itu, ia mendorong para lulusan IPDN untuk membawa semangat kolaborasi tersebut ke tempat masing-masing mereka ditugaskan.
Mereka diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu membaca persoalan masyarakat, membangun jejaring dengan berbagai pihak dan menghadirkan solusi.
Penempatan Jadi Ujian Pertama
Bagi Tahlis, penempatan di daerah bukan semata-mata pembagian wilayah kerja. Setiap lokasi penugasan merupakan kesempatan untuk menguji karakter, integritas serta kemampuan seorang aparatur dalam menghadapi kondisi nyata di masyarakat.
Ia berharap para lulusan IPDN Angkatan XXXIII dapat menjadikan pengalaman penugasan sebagai proses membangun kompetensi sekaligus memperkuat karakter pengabdian.
Dengan bekal pendidikan pemerintahan yang dimiliki, para purna praja diharapkan mampu menjadi bagian dari birokrasi yang adaptif, responsif dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan.
“Jangan hanya berpikir tentang tempat yang nyaman. Ketika diberikan tugas, jalankan dengan penuh tanggung jawab,” menjadi pesan penting yang tersirat dari pengalaman Tahlis kepada generasi baru aparatur pemerintahan tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala BKD Pemprov Sulut John Marentek, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulut dan kabupaten/kota, serta purna praja dari berbagai angkatan. (EL)
