Sulut1news.com, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan langkah strategis pembersihan masif praktik bisnis ilegal untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Ini menjadi ambisi besar setelah ekonomi nasional stagnan di kisaran 5% selama satu dekade terakhir.
“Saya yakin dalam satu tahun ke depan, kondisi iklim usaha akan jauh lebih baik, dan itu cukup untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih kuat,” tegas Purbaya pada ajang Indonesia Economic Summit di Shangri La Hotel, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Perbaikan iklim usaha dilakukan melalui dua pilar utama: menghilangkan hambatan usaha (debottlenecking) dan menegakkan tata kelola legal melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Bukti konkretnya terlihat pada pencabutan izin perusahaan ilegal di tambang emas Martabe.
“Kami bukan anti-pertambangan, tetapi menentang yang ilegal yang merusak sistem dan merugikan negara,” paparnya.
Menanggapi kekhawatiran investor, khususnya Jardine Matheson yang terdampak, Purbaya menegaskan mekanisme hukum tetap terbuka dan adil. Ia juga membantah tuduhan sentralisasi kekuasaan, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan memperbaiki sistem desentralisasi yang penuh celah korupsi.
“Banyak kepala daerah dipenjara karena korupsi. Presiden ingin memperbaiki praktik tersebut dengan menarik sebagian kewenangan ke pusat, lalu akan dikembalikan lima tahun ke depan dengan kapasitas tata kelola yang lebih baik,” ungkapnya.
Purbaya memaparkan roadmap pertumbuhan yang terstruktur: tahun ini 6%, tahun depan 6,5%, tahun berikutnya mendekati 7%, dan menjelang 2029 mendekati 8%. “Saya yakin target ini bisa tercapai, karena saya telah mengamati ekonomi selama 25 tahun,” ujarnya dengan nada ringan, “jika saya masih di sini.”
Meskipun optimis, sejumlah ekonom menyampaikan target 8% tidak mudah dicapai. Dibutuhkan konsistensi reformasi, penegakan hukum yang tegas namun ramah investasi, serta stabilitas politik untuk meningkatkan kepercayaan investor jangka panjang.
Redaksi Sulut1News
