Sulut1news.com Manado – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 memasuki babak akhir. Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara secara bulat menyatakan menerima dan menyetujui ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Kesepakatan itu tercapai dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (13/7/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus, Andi Silangen, SpB.KBD sementara pihak eksekutif dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, selaku Ketua TAPD.
Persetujuan seluruh fraksi menjadi sinyal kuat bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025 dinilai telah memenuhi aspek akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah. Namun, DPRD menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti pada capaian administratif semata, melainkan harus diikuti peningkatan kualitas belanja daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (MARA).
