Sulut

YSK Tetapkan UMP Sulut 2027 Rp4,32 Juta, Buruh Dapat Kenaikan Rp320 Ribu

162
×

YSK Tetapkan UMP Sulut 2027 Rp4,32 Juta, Buruh Dapat Kenaikan Rp320 Ribu

Sebarkan artikel ini

Sulut1News.com, Manado – Kebijakan pengupahan di Sulawesi Utara memasuki babak baru. Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.323.465 atau naik Rp320.835 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan sebesar 8,02 persen tersebut bukan sekadar perubahan angka dalam kebijakan pengupahan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap keputusan ini mampu memperkuat daya beli pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan iklim investasi dan aktivitas dunia usaha di daerah.

Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulawesi Utara Tahun 2027 diumumkan langsung oleh Gubernur Yulius Selvanus bersama perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Jumat (20/11/2026).

Melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 297 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026, pemerintah menetapkan besaran UMP 2027 dari sebelumnya Rp4.002.630 menjadi Rp4.323.465.

Artinya, pekerja di Sulawesi Utara memperoleh kenaikan upah minimum sebesar Rp320.835 setiap bulan.

Baca Juga:  Sentuhan Emas Gubernur Yulius: Pekan Kebudayaan Sulut 2025, Warisan Budaya Kembali Bersinar

Dalam proses perhitungannya, pemerintah menggunakan variabel alfa 0,74 dengan pengali kenaikan sebesar 8,02 persen.

Gubernur Yulius menegaskan, penetapan tersebut merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum mengenai standar pengupahan bagi pekerja dan pengusaha.

Penetapan juga dilakukan sebelum batas akhir pengumuman UMP secara nasional pada 21 November 2026.

Namun, bagi Yulius, kebijakan pengupahan tidak boleh hanya dilihat dari sisi kenaikan nominal. Ada kepentingan yang harus dijaga secara bersamaan, yakni peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Ia berharap kenaikan UMP dapat memberikan ruang lebih baik bagi buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kenyamanan bekerja, serta memperkuat daya beli masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga ingin memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi hambatan bagi investor maupun pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi di Sulawesi Utara.

“Saya berharap dengan ditetapkannya UMP ini dapat meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan, serta daya beli para buruh. Di sisi lain, kami berharap para investor dan pelaku usaha tidak terbebani, karena pertumbuhan ekonomi Sulut saat ini berada dalam kondisi baik,” tegas Yulius.

Baca Juga:  DPRD Sulut Berikan Dukungan Moril kepada Keluarga Berty Kapoyos dalam Ibadah Penghiburan

Seiring ditetapkannya standar upah baru, Gubernur Yulius secara tegas mengingatkan seluruh pengusaha dan pelaku usaha agar melaksanakan ketentuan UMP Sulawesi Utara Tahun 2027.

Menurutnya, kebijakan pengupahan harus menjadi perhatian bersama agar hak pekerja terlindungi dan hubungan industrial di daerah tetap berjalan kondusif.

UMP tersebut berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih mengikuti ketentuan struktur dan skala upah perusahaan sesuai peraturan yang berlaku.

Gubernur juga menegaskan bahwa UMP Sulawesi Utara Tahun 2027 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

Dengan demikian, perusahaan di Sulawesi Utara memiliki waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan ketentuan pengupahan tersebut sebelum memasuki tahun kerja 2027.

Baca Juga:  Cindy Wurangian Turun Lapangan di Dapil Minut-Bitung: Dengarkan Aspirasi Rakyat Selama Reses

Penetapan UMP 2027 menjadi salah satu instrumen penting pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan kegiatan ekonomi.

Kenaikan upah diharapkan memberikan manfaat langsung bagi pekerja melalui peningkatan pendapatan. Sementara bagi dunia usaha, kepastian regulasi pengupahan menjadi bagian penting dalam menyusun perencanaan operasional dan kebutuhan tenaga kerja.

Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan pekerja.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pun diharapkan terus mengawal implementasi kebijakan ini melalui koordinasi dengan unsur ketenagakerjaan, pengusaha, dan perwakilan pekerja.

Bagi Yulius Selvanus, peningkatan kesejahteraan buruh dan pertumbuhan investasi bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya diharapkan berjalan beriringan demi menjaga produktivitas, stabilitas hubungan industrial, dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. (EL)