Sulut1news.com, Jakarta – Polemik pernyataan Guru Besar Ilmu Politik yang viral di media sosial kian memanas. Ketua Komisi XI DPR RI angkat bicara dengan nada tegas, mengingatkan semua pihak agar tidak bermain-main dengan wacana yang dinilai dapat mengganggu stabilitas demokrasi, termasuk narasi menjatuhkan Presiden .
Dalam forum di Gedung Bank Mega, Jakarta, Selasa (7/4), Misbakhun secara terbuka menyoroti pernyataan yang beredar dan mengingatkan batas antara kritik dan tindakan yang dinilai berpotensi melanggar konstitusi.
“Jangan sampai ada yang menjatuhkan Pak Prabowo,” tegasnya.
Kritik vs Stabilitas: Batas yang Dipertanyakan
Misbakhun menilai, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian sah dalam demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa ajakan untuk menjatuhkan presiden di ruang publik bukanlah bentuk kebebasan berpendapat yang sehat.
Menurutnya, jika narasi tersebut benar mengarah pada mobilisasi publik untuk menjatuhkan kepala negara, maka hal itu sudah masuk dalam kategori serius.
“Membicarakan dan mengajak menjatuhkan presiden di forum terbuka itu adalah upaya makar yang serius,” ujarnya.
Pernyataan ini mempertegas kekhawatiran adanya pergeseran dari kritik konstruktif menuju gerakan politik yang berpotensi destabilisasi.
Legitimasi Presiden dan Program Pro-Rakyat
Lebih jauh, Misbakhun menekankan bahwa merupakan presiden yang terpilih secara sah melalui mekanisme demokrasi langsung. Oleh karena itu, legitimasi pemerintah tidak bisa digugat melalui narasi yang dinilai provokatif.
Ia juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang disebutnya pro-rakyat, mulai dari makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga kebijakan hilirisasi dan bantuan sosial.
Tak hanya itu, ia mengklaim pemerintah berhasil menjaga stabilitas di sektor energi dan pangan di tengah tekanan global.
“Dalam situasi dunia menaikkan BBM, pemerintah tidak menaikkan harga. Cadangan pangan kita kuat, energi kita juga kuat,” katanya.
Seruan Refleksi untuk Tokoh Demokrasi
Menariknya, Misbakhun juga mengarahkan kritik personal kepada . Ia mempertanyakan apakah pernyataan tersebut pantas disampaikan oleh sosok yang selama ini dikenal sebagai pengamat dan penguat demokrasi.
“Tanyakan kepada diri Saiful Mujani, pantaskah sebagai inisiator demokrasi kemudian mengajak menjatuhkan presiden,” ucapnya.
Respons Istana: Fokus pada Agenda Strategis
Sementara itu, Sekretaris Kabinet merespons polemik ini dengan nada lebih santai. Ia mengaku belum mencermati secara detail pernyataan Mujani yang viral.
“Saya masih banyak kerjaan, belum lihat beliau bicara apa,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Ia menambahkan, Presiden saat ini tengah fokus pada agenda strategis pemerintahan yang lebih besar, sehingga tidak terpengaruh oleh dinamika tersebut.
Klarifikasi Mujani: Bukan Makar, Tapi Sikap Politik
Di sisi lain, telah memberikan klarifikasi atas potongan video yang beredar. Pendiri SMRC itu menegaskan bahwa ucapannya bukanlah ajakan makar, melainkan bagian dari ekspresi politik.
“Itu bukan makar, tapi political engagement, yakni sikap politik yang dinyatakan di hadapan publik,” jelasnya.
Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait forum Halal Bihalal Pengamat yang digelar pekan lalu, yang kemudian dipotong dan viral di media sosial.
Dinamika Demokrasi di Ujian Ruang Publik
Kasus ini kembali menyoroti dinamika demokrasi Indonesia di era digital, di mana potongan pernyataan dapat dengan cepat menyebar dan memicu tafsir beragam. Perdebatan antara batas kritik dan stabilitas negara kini menjadi sorotan, sekaligus menguji kedewasaan ruang publik dalam menyikapi perbedaan pandangan politik.
Redaksi Sulut1News
