Sulut1news.com, Manado – Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Pulau Miangas, titik paling utara kedaulatan Indonesia, pada Sabtu (9/5/2026) menjadi momen bersejarah yang sarat muatan geopolitik dan kedaulatan. Namun, di tengah sorotan publik yang menantikan kehadiran jajaran pimpinan daerah, muncul satu pertanyaan besar: mengapa Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tidak tampil menyambut langsung di lokasi?
Fakta lapangan mengungkapkan cerita yang jauh lebih dalam dan bermakna. Ketidakhadiran tersebut sama sekali bukan kelalaian atau kurangnya penghormatan, melainkan wujud nyata dari kepatuhan mutlak terhadap instruksi langsung Presiden Republik Indonesia demi menjaga stabilitas dan keamanan wilayah secara keseluruhan.
Bahkan, persiapan penyambutan telah dilakukan secara sangat matang. Sebanyak 23 manifest rombongan Gubernur dan Forkopimda telah disusun untuk keberangkatan pukul 06.00 WITA menggunakan pesawat yang disiapkan TNI AU. Seluruh skenario, keamanan, hingga protokol VVIP sudah siap beroperasi tanpa hambatan teknis maupun administratif. Namun, satu keputusan strategis mengubah segalanya.
Perintah Langsung Presiden: Tetap di Manado, Kendalikan Wilayah
Sumber terpercaya mengonfirmasi, pada Jumat malam (8/5), melalui Sekretaris Kabinet RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi tegas: Gubernur dan Forkopimda Sulut wajib tetap berada di Manado.
Perintah ini bukan tanpa alasan. Dalam tata kelola pertahanan dan keamanan negara, pengamanan seorang Kepala Negara tidak hanya berpusat pada titik kunjungan, melainkan mencakup seluruh wilayah penyangga dan jalur strategis. Sulawesi Utara, sebagai provinsi perbatasan yang berbatasan langsung dengan kawasan internasional, memiliki peran vital sebagai pusat kendali dan penyangga keamanan.
Tujuan instruksi tersebut sangat jelas: memastikan stabilitas daerah, pengendalian situasi, serta kesiapsiagaan maksimal menghadapi segala potensi gangguan, baik dari aspek keamanan lintas batas, jalur laut strategis, maupun dinamika sosial yang bisa berkembang cepat selama Presiden berada di wilayah terluar.
“Negara bekerja bukan semata pada aspek seremoni, melainkan pada sistem kendali keamanan yang terukur,” demikian prinsip yang dipegang teguh dalam keputusan ini.
Yulius Selvanus: Kepemimpinan yang Mengutamakan Komando di Atas Pencitraan
Sebagai purnawirawan TNI yang memahami betul esensi sistem komando dan etika kepemimpinan, Gubernur Yulius Selvanus mengambil keputusan yang dianggap tepat dan berkelas. Baginya, tidak ada tawar-menawar dalam melaksanakan instruksi negara.
Di dunia militer maupun pemerintahan, kewibawaan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa sering ia tampil di depan kamera atau dalam seremoni penyambutan. Justru, kepemimpinan sejati diuji pada kedisiplinan menjalankan perintah strategis, bahkan ketika keputusan itu berisiko disalahartikan publik.
Yulius memahami betul: ketika Presiden memerintahkan pengamanan wilayah dari pusat kendali, maka amanah itu berada jauh di atas kepentingan protokoler atau pencitraan politik. Tidak ada ruang untuk dualisme prioritas, hanya ada satu tujuan: keamanan dan kedaulatan negara terjaga sempurna.
Kedewasaan Kenegaraan: Stabilitas di Atas Simbol Visual
Ketidakhadiran Gubernur dan Forkopimda di Miangas sesungguhnya adalah bukti nyata kedewasaan institusional Sulawesi Utara. Ini adalah manifestasi dari prinsip “Satu Komando Negara”. Di saat banyak pihak mungkin terjebak pada persepsi visual dan simbol seremonial, Pemerintah Provinsi Sulut memilih jalur yang lebih substansial: menjalankan tanggung jawab konstitusional sebagai pengendali keamanan wilayah.
Kehadiran Presiden di pulau terluar membutuhkan konsolidasi menyeluruh. Ada kekuatan yang bergerak ke depan menyambut langsung, namun ada pula kekuatan yang harus tetap kokoh di belakang sebagai poros kendali. Peran Gubernur di Manado adalah peran strategis yang memastikan bahwa selama Presiden berada di garis terdepan kedaulatan, seluruh wilayah Sulawesi Utara tetap aman, kondusif, dan terkendali sepenuhnya.
Oleh karena itu, ketidakhadiran ini sama sekali bukan bentuk absennya penghormatan. Sebaliknya, ini adalah penghormatan tertinggi, di mana perintah Kepala Negara dijalankan secara utuh, cepat, dan tanpa interpretasi ganda.
Publik diharapkan dapat memahami bahwa di balik setiap langkah kunjungan kenegaraan, terdapat pola pikir strategis yang menempatkan keselamatan, stabilitas, dan kedaulatan negara jauh lebih tinggi daripada sekadar foto bersama di panggung seremoni. Di tangan pemimpin yang paham etika kenegaraan seperti Yulius Selvanus, disiplin komando menjadi bukti bahwa Sulawesi Utara siap menjaga amanah negara dengan cara yang paling tepat: patuh dan sigap.
(EL)
