Sulut1news.com, Manado – Ketelitian administrasi menjadi kunci pengawasan anggaran. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pierre Makisanti, mengingatkan Sekretariat DPRD untuk melengkapi dokumen acuan resmi di setiap sesi pembahasan pertanggungjawaban APBD, guna mencegah keraguan maupun kesalahpahaman terkait data keuangan daerah. Pesan ini disampaikannya dalam rapat Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (7/7/2026).
“Kepada Sekretariat DPRD, saya tegaskan: setiap kita membahas pertanggungjawaban APBD, wajib disertakan buku penetapan APBD yang asli dan lengkap,” ujar Pierre dengan nada tegas.
Menurutnya, dokumen penetapan hasil rapat paripurna tahun 2024 adalah satu-satunya rujukan sah untuk mencocokkan setiap angka yang kini disajikan dalam laporan realisasi. Tanpa adanya acuan yang seragam, terbuka celah dugaan terjadinya perubahan data yang tidak diketahui bersama.
“Ini tujuannya sederhana: agar tidak ada lagi saling curiga, jangan sampai ada angka yang berubah tanpa alasan jelas. Kalau bukunya ada di meja, kita bisa langsung bandingkan, kita bisa lebih kritis dan yakin saat mengawal uang rakyat yang sudah disepakati bersama,” jelasnya.
Pernyataan ini menjadi catatan penting di tengah dinamika pembahasan yang masih menyisakan pertanyaan terkait capaian keuangan daerah. Jajaran Sekretariat DPRD yang dipimpin Niklas Silangen terlihat mencatat seluruh poin masukan tersebut untuk segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, di sisi lain rapat, Ketua TAPD Sulut Tahlis Galang mulai memberikan penjelasan tambahan terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya disoroti anggota. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen, didampingi unsur pimpinan dari Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, dan NasDem. Perwakilan Fraksi Gerindra serta Demokrat belum hadir hingga akhirnya rapat diputuskan untuk diskors.
Pembahasan akan dilanjutkan dengan kelengkapan administrasi yang lebih terjamin, demi menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Sulawesi Utara. (MARS)
