Sulut1News, Manado – Angka penurunan Rp2 miliar di draf APBD Perubahan Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Sulut sempat memicu kegelisahan. Namun klarifikasi resmi yang disampaikan Sekretaris Daerah sekaligus Ketua TAPD Sulut, Tahlis Gallang, membawa kabar sebaliknya: anggaran yang langsung menyentuh petani tidak berkurang, justru bertambah Rp1 miliar.
Dalam rapat pembahasan Perubahan KUA dan PPAS 2026 bersama DPRD Sulut di Manado, Selasa (1/9/2026), Tahlis meluruskan kerancuan yang muncul menyusul pertanyaan dua anggota dewan, Priscilla Cindy Wurangian dan Michaela Paruntu.
Penurunan Rp2 miliar di dokumen anggaran bukan pemangkasan program. Itu murni dampak pengalihan beban gaji seluruh penyuluh pertanian di Sulut senilai Rp3 miliar per tahun, yang mulai Januari 2026 resmi pindah dari APBD ke APBN (beban pemerintah pusat).
“Dari penghematan Rp3 miliar itu, kami tidak menyedot ke sektor lain. Justru kami kembalikan Rp1 miliar untuk memperkuat program teknis di Dispertanak. Hitungannya: minus Rp3 miliar gaji, ditambah Rp1 miliar program, tercatat minus Rp2 miliar di kertas. Tapi faktanya, anggaran ke petani naik Rp1 miliar,” jelas Tahlis dengan tegas.
Penambahan dana ini langsung disiapkan untuk kebutuhan paling mendesak di lapangan: pengadaan pompa air, perbaikan fasilitas irigasi, dan alat penanggulangan kekeringan hingga akhir tahun anggaran 2026.
“Ini bukti nyata: di tengah ancaman El Nino, perhatian Pemprov Sulut ke petani tidak turun, justru ditingkatkan. Anggaran untuk program masyarakat petani sangat aman,” tegas Tahlis.
Klarifikasi ini sekaligus menutup kekhawatiran bahwa sektor pertanian dikorbankan di tengah penyesuaian anggaran daerah. Yang berkurang hanya beban keuangan daerah, bukan dukungan ke lapangan. (EL)
