Sulut1news.com, Jakarta – Pemerintah pusat bersiap menggerakkan aksi nasional bersih-bersih sampah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan akan segera menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia melaksanakan korve atau kerja bakti rutin dua kali dalam sepekan.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menyoroti kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) di banyak daerah yang diprediksi penuh pada 2028 jika tidak segera ditangani secara serius.
“Saya akan mengeluarkan surat edaran untuk pembersihan sampah, kemudian gerakan korve itu dilakukan secara rutin,” ujar Tito Karnavian di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2).
Menurut Tito, korve akan dilaksanakan serentak setiap Selasa dan Jumat, dimulai dari lingkungan pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah.
“Korve dilakukan mulai dari provinsi dengan dinas-dinasnya, kemudian kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Fokusnya bersih-bersih sampah di lingkungan kantor dan sekitarnya,” jelasnya.
Ancaman Darurat Sampah Nasional
Presiden Prabowo sebelumnya telah mengingatkan bahwa persoalan sampah bukan lagi isu biasa, melainkan ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Data yang diterima Presiden menunjukkan banyak TPA akan mencapai kapasitas maksimum dalam tiga tahun ke depan.
Sebagai langkah cepat dan nyata, Prabowo mendorong gerakan korve massal yang melibatkan seluruh unsur pemerintah dan aparat negara.
“Kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintahkan dandim dan danrem. Kerahkan anak buah, korve. Kepolisian juga kerahkan. Corvée, corvée, corvée,” tegas Prabowo dalam arahannya.
Libatkan TNI–Polri hingga Akar Rumput
Tak hanya ASN dan perangkat daerah, Presiden juga meminta TNI dan Polri di tingkat daerah ikut terlibat aktif dalam kerja bakti bersama Pemda dan masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk membangun disiplin kolektif dan kesadaran publik dalam pengelolaan sampah.
Kebijakan korve rutin ini diharapkan menjadi pemicu perubahan budaya, dari sekadar membersihkan sampah menjadi gerakan berkelanjutan menuju tata kelola lingkungan yang lebih baik.
Dengan terbitnya Surat Edaran Mendagri nantinya, seluruh kepala daerah dipastikan memiliki landasan hukum dan komando langsung untuk menggerakkan aparat hingga ke tingkat desa.
Redaksi Sulut1News
Sumber CNN Indonesia
