Sulut1news.com, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah taktis untuk meredam dampak kenaikan biaya haji yang dipicu dinamika global. Di tengah lonjakan harga avtur yang berimbas langsung pada ongkos penerbangan, Gubernur Sulut memutuskan menaikkan subsidi biaya lokal bagi calon jemaah haji dari Rp3,8 juta menjadi Rp5 juta per orang.
Kebijakan ini tidak sekadar respons administratif, tetapi mencerminkan intervensi nyata pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan ibadah haji bagi masyarakat. Keputusan tersebut disampaikan dalam pertemuan resmi bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulut, , di Wisma Negara, Jumat (17/4/2026).
Dalam pernyataannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa tekanan biaya yang bersumber dari faktor eksternal tidak boleh berujung pada berkurangnya kesempatan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Pemerintah daerah, menurutnya, harus hadir sebagai penyeimbang.
“Gejolak global berdampak langsung pada biaya haji, terutama sektor transportasi. Di situ negara—termasuk pemerintah daerah—harus masuk untuk memastikan masyarakat tetap bisa berangkat tanpa terbebani secara berlebihan,” ujar Yulius.
Lebih dari sekadar bantuan finansial, kebijakan ini dibaca sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas sosial-keagamaan di daerah. Kenaikan biaya haji yang tidak diimbangi intervensi berpotensi memperlebar kesenjangan akses, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah.
Pihak Kementerian Haji dan Umrah menyambut positif langkah tersebut. Wahyudin Ukoli menilai peningkatan subsidi menjadi sinergi konkret antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
“Ini bentuk keberpihakan yang jelas. Dukungan daerah seperti ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pelayanan haji, terutama di tengah dinamika biaya yang terus berubah,” katanya.
Di sisi lain, Pemprov Sulut juga mulai menggeser fokus ke solusi jangka panjang. Salah satu agenda strategis yang didorong adalah pembentukan embarkasi haji di Sulawesi Utara. Gagasan ini dinilai krusial untuk memangkas biaya tambahan, memperpendek jalur perjalanan, serta meningkatkan kenyamanan jemaah.
“Kalau embarkasi bisa kita wujudkan di daerah, maka efisiensi biaya dan waktu akan jauh lebih terasa bagi jemaah,” tambah Gubernur.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulut, , memastikan kesiapan teknis dalam menindaklanjuti kebijakan tersebut. Ia menyebut koordinasi lintas instansi segera dilakukan agar penyaluran subsidi berjalan tepat sasaran dan sesuai regulasi.
Langkah ini menegaskan pergeseran peran pemerintah daerah yang tidak lagi sekadar administratif, tetapi semakin adaptif dalam merespons tekanan global. Di tengah fluktuasi biaya haji, kebijakan subsidi menjadi instrumen penting untuk menjaga inklusivitas layanan keagamaan—bahwa ibadah haji tetap dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih.
EL
