Sulut1news.com, Boltim – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan Wakil Bupati Boltim, Argo V. Sumaiku, dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Bima BPK Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar, dan diikuti secara daring oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Boltim dari Kantor Bupati, Kamis (12/2/2026). Kehadiran Wakil Bupati Argo Sumaiku dalam forum strategis ini mewakili Bupati Boltim, Oskar Manoppo, sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung proses pemeriksaan keuangan secara profesional dan terbuka.
Entry Meeting ini merupakan tahapan awal dalam rangkaian pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Forum ini memiliki peran penting sebagai ruang penyamaan persepsi antara BPK RI dan pemerintah daerah, khususnya terkait ruang lingkup pemeriksaan, metodologi audit, serta mekanisme koordinasi selama proses pemeriksaan berlangsung.
Dalam pertemuan tersebut, BPK RI menekankan bahwa pemeriksaan LKPD tidak hanya bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ribka Haluk, serta jajaran pimpinan BPK RI. Dalam arahannya, Wamendagri menegaskan pentingnya komitmen kepala daerah dan seluruh perangkat daerah dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai prinsip good governance.
Melalui partisipasi aktif dalam Entry Meeting ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung seluruh tahapan pemeriksaan LKPD Tahun 2025. Pemkab Boltim juga berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya perbaikan dan penguatan tata kelola keuangan daerah.
Langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Boltim dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
(EL)
