Sulut1news.com, Manado — Membangun Sulawesi Utara tidak cukup hanya menghitung jumlah penduduk, luas wilayah, maupun tingkat kemiskinan. Ada satu faktor yang menurut Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE harus menjadi pertimbangan utama negara dalam menentukan arah pembangunan: biaya geografis akibat karakter kepulauan.
Pesan itu disampaikan Gubernur Yulius Selvanus saat menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Jumat (28/8/2026).
Di hadapan Pansus DPR RI, Gubernur menegaskan bahwa pendekatan pembangunan yang selama ini lebih banyak menggunakan parameter daratan tidak sepenuhnya mampu menggambarkan kebutuhan daerah kepulauan.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil menghadapi ongkos pembangunan dan pelayanan publik yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat di wilayah daratan yang memiliki akses transportasi dan infrastruktur lebih mudah.
“Pembangunan di daerah kepulauan tidak bisa disamakan dengan pembangunan di daratan. Ada biaya geografis yang harus diperhitungkan,” tegas Yulius.
Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang secara nyata menghadapi persoalan tersebut.
Provinsi ini memiliki 382 pulau, dengan 57 pulau berpenghuni dan 325 pulau tidak berpenghuni. Sebanyak 12 di antaranya merupakan pulau kecil terluar. Sementara wilayah laut mencapai sekitar 77,69 persen dari total luas Sulawesi Utara.
Konsekuensinya, pelayanan negara tidak berhenti ketika sebuah fasilitas selesai dibangun.
Sekolah di pulau terpencil membutuhkan biaya distribusi dan pemeliharaan yang berbeda. Demikian pula puskesmas, listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, bahan pangan, hingga mobilitas tenaga kesehatan dan guru.
Belum lagi ketika cuaca buruk membuat distribusi logistik maupun perjalanan antarpulau terganggu.
Kondisi inilah yang disebut islandness cost atau biaya tambahan akibat karakter geografis kepulauan.
Gubernur menilai komponen tersebut semestinya mendapatkan tempat dalam formula kebijakan pembangunan dan penganggaran nasional.
“Jangan hanya melihat angka kemiskinan dan jumlah penduduk. Pemerintah juga harus melihat kondisi geografis dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadirkan pelayanan publik kepada masyarakat di pulau-pulau,” ujarnya.
Dengan kata lain, daerah dengan jumlah penduduk relatif kecil tidak otomatis membutuhkan anggaran lebih kecil apabila biaya untuk menghadirkan pelayanan kepada masyarakatnya jauh lebih tinggi.
Dari persoalan geografis tersebut, Pemprov Sulut mendorong agar RUU Daerah Kepulauan tidak berhenti pada pengakuan terhadap karakter wilayah.
Regulasi tersebut diharapkan melahirkan formula fiskal yang memberikan afirmasi nyata bagi daerah kepulauan, salah satunya melalui gagasan pembentukan Dana Khusus Kepulauan (DKK).
Dana ini diharapkan dapat diarahkan untuk membiayai kebutuhan strategis masyarakat kepulauan, mulai dari pembangunan pelabuhan dan konektivitas antarpulau hingga pengembangan pasar ikan, infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Yulius, dukungan fiskal bagi daerah kepulauan harus melihat persoalan secara utuh, termasuk potensi pembiayaan yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan, ekonomi biru, konservasi laut, perubahan iklim serta kerja sama pembangunan.
“Yang kita dorong adalah sistem fiskal yang mampu menjawab kebutuhan daerah kepulauan. Jangan sampai daerah dengan tantangan geografis yang lebih berat justru harus mengejar pembangunan dengan kemampuan fiskal yang terbatas,” katanya.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana negara mengelola laut sebagai ruang pembangunan.
Pemprov Sulut berpandangan bahwa pembagian kewenangan di wilayah laut harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menciptakan tumpang tindih antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota.
Penguatan peran pemerintah kabupaten dan kota dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pesisir dan nelayan dinilai penting, namun tetap harus disesuaikan dengan kapasitas masing-masing daerah.
Pengelolaan ruang laut, tata ruang, perizinan, pengawasan dan pembangunan harus berjalan dalam satu kerangka yang terintegrasi.
“Laut harus kita lihat sebagai ruang pemersatu. Jangan sampai pembagian kewenangan justru menimbulkan tumpang tindih dalam pengelolaan dan pelayanan,” ujar Yulius.
Ia menekankan, pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam menetapkan standar dan kebijakan nasional. Pemerintah provinsi berfungsi mengintegrasikan pembangunan, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota menjadi garda terdepan dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat harus diberikan ruang untuk ikut mengelola sekaligus menikmati manfaat dari potensi wilayahnya.
Bagi Sulawesi Utara, pembangunan kepulauan juga memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar pertumbuhan ekonomi.
Keberadaan 12 pulau kecil terluar menjadikan pembangunan di kawasan tersebut berkaitan langsung dengan kehadiran negara dan kedaulatan Republik Indonesia.
Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan di daratan.
Konektivitas laut dan udara, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, perikanan, pariwisata bahari, ekonomi kreatif hingga ekonomi digital harus masuk dalam satu desain pembangunan kepulauan.
“Ketika kita membangun masyarakat di pulau-pulau terluar, kita juga sedang memperkuat kehadiran negara dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia,” tegas Gubernur.
Pandangan tersebut membuat pembangunan pulau-pulau terluar tidak semata dilihat sebagai program sosial, melainkan juga investasi strategis negara.
Semakin kuat akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi dan konektivitas, semakin kuat pula kehadiran pemerintah di wilayah terluar Indonesia.
Pemprov Sulut berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan mampu menghasilkan landasan hukum yang benar-benar mengubah cara negara melihat pembangunan di wilayah kepulauan.
Pengakuan terhadap kekhususan daerah kepulauan, afirmasi fiskal, konektivitas laut dan udara, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi maritim, perlindungan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dinilai harus menjadi bagian penting regulasi tersebut.
Pemprov Sulut juga mendorong penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah Kepulauan agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri antarinstansi maupun antartingkat pemerintahan.
Bagi Yulius, inti dari perjuangan daerah kepulauan bukan meminta perlakuan istimewa, melainkan memastikan adanya keadilan berdasarkan beban dan kebutuhan riil di lapangan.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya ditentukan dari seberapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari seberapa jauh negara mampu menghadirkan pelayanan yang setara bagi warga yang tinggal di wilayah paling sulit dijangkau.
“Harapan kita, regulasi ini nantinya benar-benar memberikan keadilan bagi masyarakat kepulauan. Karena membangun pulau memiliki tantangan dan biaya yang berbeda dengan membangun wilayah daratan,” pungkas Yulius. (EL)
