Sulut1news.com, Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memasuki fase pengetatan sasaran. Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret sekitar 80 sekolah dari daftar penerima program tersebut setelah sekolah-sekolah itu dinilai tidak lagi membutuhkan bantuan pemerintah.
Yang menjadi perhatian, sekolah-sekolah yang dikeluarkan dari daftar tersebut merupakan sekolah swasta yang tergolong elite. Pemerintah menilai kondisi ekonomi sebagian besar peserta didiknya tidak lagi sesuai dengan prioritas utama program MBG.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pencoretan tersebut merupakan bagian dari proses penyisiran penerima manfaat untuk memastikan program pemerintah benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Menurutnya, program MBG tidak seharusnya hanya mengejar sebanyak-banyaknya jumlah penerima. Ketepatan sasaran menjadi hal yang tidak kalah penting karena program tersebut menggunakan anggaran negara.
“Ini kita lakukan supaya tepat sasaran,” kata Sudaryono.
Kebijakan tersebut menunjukkan perubahan pendekatan dalam pelaksanaan MBG. Jika sebelumnya fokus utama berada pada perluasan cakupan penerima, kini pemerintah mulai memperketat verifikasi terhadap siapa yang benar-benar berhak mendapatkan manfaat.
Sekolah swasta elite menjadi salah satu kelompok yang dievaluasi karena karakteristik ekonomi peserta didiknya dinilai relatif lebih mampu dibandingkan kelompok sasaran lainnya.
BGN pun melakukan penyisiran agar alokasi makanan bergizi tidak terserap pada penerima yang secara ekonomi sebenarnya memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri.
Langkah ini sekaligus membuka peluang agar sumber daya yang tersedia dapat lebih difokuskan kepada siswa dari keluarga kurang mampu, wilayah dengan keterbatasan akses pangan bergizi, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah.
Sudaryono menegaskan, evaluasi terhadap penerima bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap program MBG.
Sebaliknya, penyisiran dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program. Dengan anggaran negara yang terbatas, pemerintah harus memastikan manfaat MBG tidak berhenti pada kelompok yang relatif mampu, tetapi benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.
Pencoretan sekitar 80 sekolah menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah mulai menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan dalam menjalankan program prioritas tersebut.
Ke depan, akurasi data penerima akan menjadi salah satu kunci keberhasilan MBG. Sebab, semakin tepat sasaran penerimanya, semakin besar pula dampak anggaran yang dikeluarkan negara terhadap peningkatan gizi anak-anak Indonesia.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan MBG bukan semata-mata berapa banyak makanan yang dibagikan atau berapa banyak sekolah yang dilayani, melainkan seberapa tepat bantuan tersebut sampai kepada anak-anak yang memang membutuhkan.
Redaksi
