Sulut1news.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus menyempurnakan strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan efisien, tepat sasaran, dan tidak membebani keuangan negara. Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan selalu membangun dapur baru, melainkan mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia—mulai dari kantin sekolah hingga dapur hasil tanggung jawab sosial perusahaan—terutama di daerah dengan jumlah siswa yang relatif sedikit.
Pernyataan tersebut disampaikan Nanik saat memberikan keterangan kepada wartawan di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Senin. Ia menegaskan bahwa pendekatan ini dipilih agar anggaran negara dapat digunakan secara bijak, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di mana pembangunan fasilitas baru dinilai kurang efektif secara ekonomi.
“Kita berpikir cerdas: jika di suatu tempat hanya ada 100–120 siswa, apakah perlu membangun dapur besar dari nol? Tentu tidak. Kita bisa memanfaatkan apa yang sudah ada,” jelas Nanik. Ia mencontohkan pengalaman di Lombok Barat, di mana sebuah sekolah di pulau terluar hanya memiliki 119 siswa. Di sana, kantin sekolah yang sudah berfungsi dapat langsung diubah menjadi dapur pelayanan MBG tanpa perlu biaya pembangunan tambahan yang besar.
Selain kantin sekolah, BGN juga membuka peluang memanfaatkan fasilitas lain yang telah tersedia, seperti dapur umum yang dibangun melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Sebagai contoh, di salah satu pulau di Raja Ampat yang hanya memiliki 115 siswa, terdapat dapur umum yang dibangun oleh Pertamina. Menurut Nanik, fasilitas seperti ini sangat layak dijadikan alternatif, sehingga program dapat segera berjalan tanpa menunggu pembangunan baru selesai.
“Prinsipnya adalah efisiensi. Kita tidak ingin seluruh kebutuhan bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, dana dapat dialokasikan untuk hal-hal yang lebih mendesak, seperti penyediaan bahan pangan berkualitas dan peningkatan keterampilan pengelola makanan,” tegasnya.
Di sisi lain, Nanik juga menanggapi isu yang sempat beredar mengenai sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikabarkan menghentikan layanan karena dana belum dicairkan. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak seluruhnya akurat. Menurutnya, pencairan dana memang dilakukan secara bertahap, namun telah berjalan sesuai jadwal.
“Pencairan sudah dimulai sejak Jumat pekan lalu dan dilanjutkan hari ini. Kami menerima laporan bahwa sekitar Rp5 triliun telah dicairkan pada hari Senin ini. Ini bukan masalah ketersediaan dana, melainkan proses teknis administrasi yang memerlukan waktu agar tepat sasaran dan tercatat dengan baik,” jelas Nanik.
Dengan strategi pemanfaatan fasilitas yang ada dan sistem pencairan bertahap ini, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan lancar, merata hingga ke pelosok negeri, dan memberikan manfaat maksimal bagi tumbuh kembang generasi muda Indonesia tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.
Redaksi Sulut1News
