Sulut1news.com, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, Sulut menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, sebuah langkah strategis yang mendapat apresiasi langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.
Pengakuan tersebut disampaikan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (30/6/2026).
Menurut Sonny, komitmen yang ditunjukkan Gubernur Yulius bukan sekadar dukungan seremonial, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata yang membuat Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah dengan kesiapan administrasi terbaik secara nasional.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Sulawesi Utara karena menjadi gubernur pertama di Indonesia yang menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kepala daerah lainnya,” ujar Sonny.
Ia mengungkapkan, kesiapan Sulawesi Utara menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BPS mampu mempercepat pelaksanaan program strategis nasional yang hasilnya akan menjadi pijakan penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia beberapa tahun ke depan.
Bagi Gubernur Yulius Selvanus, keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh banyaknya program yang diluncurkan, melainkan oleh kualitas data yang menjadi dasar setiap kebijakan.
Karena itu, ia menegaskan seluruh proses perencanaan pembangunan harus dimulai dari data yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Daerah bekerja berdasarkan angka-angka. Bagaimana kita bisa memulai pekerjaan kalau belum memiliki data? Dari data itulah kita menyusun program pembangunan, termasuk perencanaan tahun 2027 yang saat ini sedang disiapkan,” tegas Yulius.
Ia juga menanggapi kritik yang menyebut dirinya terlalu sering menggunakan pendekatan statistik dalam mengambil kebijakan.
Menurutnya, angka bukan sekadar deretan statistik, melainkan indikator keberhasilan pembangunan yang harus dijadikan acuan seluruh pemerintah daerah.
“Ada yang mengatakan saya terlalu banyak bermain angka. Padahal angka itulah rapor pemerintah. Dari situ kita mengetahui mana yang masih kurang, mana yang harus diperbaiki, dan mana yang sudah berhasil,” katanya.
Sensus Ekonomi 2026 menghadirkan pendekatan yang jauh lebih modern dibanding pelaksanaan sebelumnya.
Untuk pertama kalinya, BPS memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) melalui aplikasi digital yang mampu melakukan validasi data secara real-time sehingga kualitas data yang dihasilkan menjadi lebih akurat.
Tak hanya mendata pelaku usaha, petugas sensus juga akan mendatangi rumah-rumah warga untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sumber penghasilan, aktivitas ekonomi keluarga, hingga dinamika usaha masyarakat.
Data tersebut nantinya menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, hingga pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Meski Sulawesi Utara dinilai paling siap dari sisi administrasi, Gubernur Yulius mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya berada pada pelaksanaan di lapangan.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, realisasi sensus baru mencapai sekitar 19,32 persen, sementara waktu pelaksanaan tersisa delapan minggu.
Karena itu, Yulius menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota bersama perangkat daerah untuk turun langsung membantu percepatan pelaksanaan sensus.
“Saya minta seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota bergerak bersama membantu BPS. Kita masih memiliki waktu delapan minggu. Mari bekerja keras agar target 100 persen dapat tercapai,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar dan jujur.
Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan BPS, tetapi merupakan investasi bersama demi menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing ekonomi Sulawesi Utara di masa depan.
EL
