Sulut1news.com, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjadikan kepuasan masyarakat sebagai prioritas utama. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, saat menghadiri Entry Meeting Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 yang digelar di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan penilaian Ombudsman RI terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penilaian tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat budaya pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh dipandang sekadar sebagai rutinitas birokrasi, melainkan sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Segenap jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmen tunggal untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat. Pelayanan publik bukan sekadar rutinitas birokrasi, tetapi merupakan bentuk pelayanan pemerintah di tengah-tengah rakyat,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, capaian yang diraih Sulawesi Utara pada penilaian Ombudsman tahun 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah. Saat itu, Pemprov Sulut berhasil memperoleh nilai 84,18 dengan predikat Opini Kualitas Tinggi.
“Capaian ini patut kita syukuri. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita terus menjaga bahkan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penilaian Ombudsman harus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan apresiasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi lokus penilaian dan berhasil mencatatkan hasil membanggakan, yakni:
- RSUD ODSK Tipe B dengan nilai 86,69.
- Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai 83,93.
- Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai 82,52.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berhasil meraih nilai tertinggi dalam penilaian Ombudsman di antara 15 pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara.
Gubernur berharap seluruh perangkat daerah menjadikan hasil evaluasi Ombudsman sebagai instrumen untuk terus melakukan pembenahan pelayanan publik, memperkuat integritas aparatur, mempercepat inovasi pelayanan, serta memastikan setiap masyarakat memperoleh layanan yang cepat, mudah, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi.
Melalui Entry Meeting ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara optimistis dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian Opini Kualitas Tinggi pada penilaian Ombudsman RI Tahun 2026, sejalan dengan visi mewujudkan pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
