Sulut1News.com, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) memperoleh kemenangan dalam sengketa tata usaha negara terkait persoalan lingkungan hidup yang melibatkan PT Futai Sulawesi Utara. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado secara tegas menolak seluruh gugatan warga dalam perkara Nomor 33/G/LH/2026/PTUN.MDO.
Putusan yang dibacakan pada Kamis (12/11/2026) tersebut menjadi hasil penting bagi Pemprov Sulut dalam menghadapi gugatan terhadap kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan persoalan PT Futai.
Majelis hakim yang diketuai Erick Siswandi Sihombing, S.H., M.H., dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Selain itu, majelis menetapkan biaya perkara sebesar Rp836.000 yang dibebankan kepada pihak penggugat.
Dalam perkara ini, Pemprov Sulut berkedudukan sebagai Tergugat I.
Kemenangan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemprov Sulut untuk menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan koridor hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Budi Paskah Yanti Putri, S.H., M.H., menyambut putusan tersebut dengan rasa syukur. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati proses peradilan dan hak masyarakat dalam memperjuangkan kepentingannya melalui jalur hukum.
“Syukur, Puji Tuhan. Kami menghormati putusan majelis hakim. Ini menjadi bagian dari proses hukum yang telah berjalan dan menunjukkan bahwa langkah pemerintah provinsi didasarkan pada aturan yang berlaku. Meski demikian, kami tetap menghargai hak masyarakat untuk mencari keadilan melalui jalur hukum,” ujar Budi.
Menurutnya, putusan pengadilan harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme negara hukum. Karena itu, Pemprov Sulut tidak hanya menghormati hasil persidangan, tetapi juga tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kewenangan pemerintahan.
Budi juga menegaskan, komitmen Pemprov Sulut terhadap perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Meski memenangkan perkara di tingkat pertama, Pemprov Sulut tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan atas keseluruhan persoalan hukum tersebut.
Biro Hukum Setda Provinsi Sulut akan terlebih dahulu mempelajari salinan putusan secara lengkap, terutama pertimbangan hukum yang menjadi dasar majelis hakim dalam menolak seluruh gugatan warga.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap tindak lanjut pemerintah tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, Pemprov Sulut juga mencermati kemungkinan adanya langkah hukum lanjutan dari pihak penggugat.
Pasalnya, putusan PTUN Manado tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Para pihak masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding sesuai mekanisme dan tenggat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, meskipun Pemprov Sulut berhasil memenangkan perkara pada tingkat pertama, proses hukum masih berpeluang berlanjut apabila pihak penggugat menggunakan hak bandingnya.
Perkara ini menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat dan tanggung jawab negara dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Karena itu, kemenangan dalam proses peradilan perlu diikuti dengan konsistensi pemerintah dalam memastikan seluruh kebijakan dan pelaksanaan kewenangannya tetap berlandaskan hukum.
Pemprov Sulut menegaskan komitmennya untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang taat hukum, transparan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Pada akhirnya, putusan PTUN Manado ini menjadi kemenangan hukum bagi Pemprov Sulut pada tingkat pertama. Namun, kepastian hukum secara final tetap menunggu apakah perkara tersebut akan berlanjut ke tingkat banding atau diterima oleh para pihak. (EL)
