Sulut1news.com, Manado – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekprov) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahlis Gallang resmi mengakhiri masa jabatannya pada hari ini (5/2/2026), setelah mencapai batas maksimal perpanjangan yang diizinkan peraturan. Keputusan ini datang setelah ia menjalankan tugas krusial di tengah masa transisi kepemimpinan Pemprov Sulut yang dimulai sejak pertengahan 2025.
Dalam pernyataan kepada awak media, Gallang menyampaikan kesiapannya melepas amanah yang diberikan oleh Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, serta menjamin kelancaran proses peralihan tugas.
“Perpanjangan tugas saya sudah sesuai aturan, dan besok dipastikan akan ada penunjukan pejabat sementara baru – bisa dalam bentuk Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt),” ujar Gallang dengan tegas.
Keadaan ini telah memunculkan dinamika menarik di lingkungan birokrasi Pemprov Sulut, dengan dua kelompok calon yang mengemuka. Di satu sisi, tiga nama pejabat dalam negeri dengan rekam jejak terbukti disebut-sebut sebagai calon kuat:
– Dr Denny Mangala, Asisten Pemerintahan dan Kesra, yang dikenal memiliki pengalaman panjang dalam mengelola urusan pemerintahan daerah.
– Dr Fransiscus Manumpil, Asisten Administrasi Pembangunan, sering disebut sebagai tulang punggung dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan daerah.
– Dr Jemmy Kumendong, Kepala Inspektorat, memiliki reputasi sebagai figur kunci dalam pengawasan dan pemantauan kinerja birokrasi.
Di sisi lain, kabar menyebutkan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan yang memerlukan intervensi pusat, Dr Noudy Tendean – putra Sulut yang pernah menjabat di lingkungan Pemprov Sulut sebelumnya – berpeluang kembali untuk mengisi posisi strategis ini melalui penunjukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penunjukan pejabat sementara ini diharapkan tidak mengganggu kelancaran roda pemerintahan, terutama dengan menghadapinya akhir kuartal pertama 2026 yang menjadi periode penting untuk evaluasi dan penyesuaian program kerja tahunan.
Gallang yang selama ini menjaga stabilitas administratif dalam masa transisi menyampaikan harapannya agar penggantinya dapat terus mengawal implementasi kebijakan yang telah direncanakan. “Kita berharap birokrasi Sulut tetap solid dan fokus pada pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Hingga saat berita ini diterbitkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut belum mengeluarkan pengumuman resmi terkait jadwal penunjukan maupun nama yang akan ditunjuk Gubernur sebagai pejabat sementara Sekprov Sulut.
(EL)
