Sulut1news.com, Jakarta – Ketegangan diplomatik antara dan memanas menyusul rencana London menyerahkan kedaulatan kepada .
Presiden AS secara terbuka mendesak Perdana Menteri Inggris untuk membatalkan langkah tersebut. Trump menyebut penyerahan itu sebagai “kesalahan besar” yang berpotensi melemahkan posisi strategis Inggris dan sekutunya di tengah dinamika geopolitik global yang kian tegang.
Diego Garcia: Jantung Strategi Militer Barat
Berdasarkan kesepakatan yang dicapai tahun lalu, Inggris akan menyerahkan kendali atas British Indian Ocean Territory (BIOT) kepada Mauritius. Namun, Inggris tetap menyewa pulau terbesar di gugusan itu, , selama 99 tahun untuk mempertahankan operasional pangkalan militer gabungan AS–Inggris.
Pulau terpencil di Samudra Hindia itu bukan sekadar aset wilayah, melainkan simpul strategis militer Barat. Diego Garcia selama puluhan tahun menjadi titik penting operasi militer AS di Timur Tengah dan Asia Selatan.
Trump bahkan mengaitkan pentingnya pangkalan tersebut dengan ketegangan terhadap . Ia menyebut, jika Teheran gagal mencapai kesepakatan damai dengan Washington, fasilitas seperti Diego Garcia bisa menjadi krusial untuk mencegah potensi serangan terhadap sekutu Barat.
“Tanah ini tidak boleh diambil dari Inggris. Jika itu dibiarkan terjadi, hal tersebut akan menjadi noda bagi sekutu besar kami,” tulis Trump, sembari menyinggung pentingnya pangkalan lain seperti di Gloucestershire.
Menariknya, pernyataan keras Trump muncul hanya sehari setelah Departemen Luar Negeri AS menyatakan secara resmi mendukung keputusan Inggris untuk melanjutkan perjanjian dengan Mauritius. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah terjadi perbedaan nada antara Gedung Putih dan birokrasi diplomatik Washington?
Juru bicara Trump, , menegaskan unggahan tersebut mencerminkan kebijakan pemerintahan Trump. “Itu langsung berasal dari sumber utamanya,” ujarnya.
Oposisi Inggris Serang Starmer
Di dalam negeri Inggris, kontroversi ini dimanfaatkan oposisi untuk menekan pemerintahan Starmer.
Menteri Luar Negeri Bayangan dari Partai Konservatif, , menilai Trump kembali secara terbuka menegur Starmer atas kebijakan yang ia sebut “keliru, tidak perlu, dan mahal”.
Sementara itu, pemimpin Partai Demokrat Liberal, , menilai perubahan sikap Trump menunjukkan pendekatan Starmer dalam menjaga hubungan transatlantik “ditakdirkan gagal”.
“Inggris tidak bisa bergantung pada Amerika Serikat selama Trump berada di Gedung Putih. Sudah waktunya memperkuat hubungan dengan sekutu yang bisa kita andalkan, dimulai dengan para tetangga kita di Eropa,” ujarnya.
Namun pemerintah Inggris tetap bertahan. Juru bicara Kantor Luar Negeri Inggris menegaskan bahwa kesepakatan dengan Mauritius justru satu-satunya cara menjamin keberlanjutan jangka panjang pangkalan militer vital tersebut.
Bayang-Bayang Sejarah dan Luka Chagossian
Di balik tarik-menarik geopolitik, terdapat luka sejarah yang belum sembuh. Sekitar 2.000 warga Chagossian dipaksa meninggalkan kepulauan itu pada 1960-an dan 1970-an untuk memberi ruang pembangunan pangkalan militer. Mereka direlokasi terutama ke Mauritius dan Inggris, dan hingga kini banyak yang menuntut hak kembali ke tanah leluhur.
Pekan ini, empat warga Chagossian mendarat di Île du Coin, bagian dari atol Peros Banhos, sebagai bentuk protes terhadap rencana transfer kedaulatan. Otoritas Inggris segera mengeluarkan perintah pengusiran, memperingatkan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara dan denda 3.000 poundsterling jika mereka kembali.
Isu ini juga mendapat perhatian internasional. Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial mendesak Inggris dan Mauritius agar tidak meratifikasi perjanjian 2025 tersebut karena berisiko melanggengkan pelanggaran hak historis masyarakat Chagossian.
Ujian Hubungan “Istimewa”
Kontroversi Chagos kini menjadi ujian serius bagi “special relationship” antara AS dan Inggris.
Di satu sisi, Washington dan London memiliki kepentingan strategis bersama menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan Timur Tengah. Di sisi lain, dinamika politik domestik di kedua negara berpotensi memengaruhi arah kebijakan luar negeri.
Pertanyaannya kini bukan sekadar siapa yang berdaulat atas Chagos, melainkan bagaimana Inggris menyeimbangkan tuntutan hukum internasional, tekanan politik domestik, dan kepentingan keamanan global di tengah ketidakpastian geopolitik.
Bagi Starmer, keputusan ini bukan hanya soal diplomasi, tetapi juga tentang warisan kepemimpinan di panggung global.
Redaksi Sulut1News
Sumber: CNBC Indonesia
