Sulut1news.com, Manado — Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut di Gedung DPRD Kairagi, Manado, Senin (8/9/2026).
Rapat tersebut berfokus pada evaluasi efisiensi anggaran serta pemerataan kualitas pelayanan kesehatan hingga ke pelosok daerah.
RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Dra. Vonny J. Paat, didampingi Wakil Ketua Louis Schramm, S.H., M.H., dan Sekretaris Sindy Wurangian, M.B.A. Turut hadir anggota Komisi IV lainnya, yakni Billy Lomnok, S.H., M.A.P., Dr. Julieta Runtuwene, M.S., serta Vionita Kuerah.
Sementara dari pihak eksekutif, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Lidya Tulus hadir bersama jajaran lengkap, mulai dari para direktur rumah sakit daerah hingga kepala laboratorium di lingkungan Dinkes Provinsi Sulut.
Dalam pemaparannya, Lidya Tulus merincikan alokasi pos anggaran serta program kesehatan prioritas, meliputi penguatan layanan rujukan, peningkatkan kapasitas laboratorium diagnostik, hingga program pencegahan penyakit menular.
Namun, jajaran legislator menegaskan bahwa besarnya anggaran harus berbanding lurus dengan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Vonny J. Paat, menekankan bahwa pengawasan ketat dilakukan agar anggaran negara tepat sasaran dan tidak menguap pada program yang kurang berdampak langsung.
“Kami mengapresiasi pemaparannya. Namun, kami minta penjelasan menyeluruh mulai dari teknis pelayanan ke masyarakat sampai transparansi penggunaan anggaran, agar semua berjalan tepat sasaran dan akuntabel,” tegas Vonny di hadapan jajaran Dinkes.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung dinamis, Anggota Komisi IV memyoroti sejumlah isu yang menjadi keluhan masyarakat, di antaranya:
Pemerataan Fasilitas: Akses dan kualitas layanan kesehatan di wilayah kabupaten/kota terpencil yang masih tertinggal dibanding perkotaan.
Penguatan fasilitas laboratorium dan ketersediaan alat medis modern untuk mempercepat deteksi serta penanganan penyakit.
Efektivitas strategi pencegahan dan respons cepat terhadap potensi lonjakan penyakit menular di masyarakat.
Menanggapi sorotan tersebut, pimpinan fasilitas kesehatan menyambut positif evaluasi dari legislatif. Direktur RS ODSK, dr. David, menyatakan komitmennya untuk segera membenahi kendala operasional di lapangan.
“Kami menerima semua masukan ini sebagai bahan evaluasi krusial. Tujuannya satu: bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa jauh lebih baik, lebih cepat, dan lebih manusiawi,” ujar dr. David.
RDP ditutup dengan komitmen Plt. Kadis Kesehatan Lidya Tulus yang berjanji segera menyusun rencana aksi (action plan) mendetail guna menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD melalui penyempurnaan program dan koordinasi lintas sektor.(Mr10).
