Sulut1news.com, Jakarta – Mir Hossein Mousavi, mantan perdana menteri Iran yang telah terkurung dalam tahanan rumah sejak 2011, mengeluarkan seruan keras menyuruh rezim ulama yang dipimpin Ayatollah Ali Khamenei untuk mengundurkan diri. Dalam pernyataan yang disebarkan melalui media miliknya, Kalame, pada Kamis (29/1), ia menyebut penindakan berdarah terhadap demonstran sebagai “kejahatan”, “halaman hitam dalam sejarah bangsa”, serta “pengkhianatan besar”.
“Dengan bahasa apa lagi rakyat harus mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan sistem ini dan tidak mempercayai kebohongan Anda? Cukup sudah. Permainan ini selesai,” tegas Mousavi yang juga merupakan tokoh sentral gerakan protes massal tahun 2009.
Mousavi ditahan setelah menentang rezim akibat sengketa hasil pemilihan presiden 2009. Ia mengklaim telah memenangkan pemilihan tersebut melawan petahana Mahmoud Ahmadinejad dan menyatakan kemenangan tokoh garis keras itu direkayasa, yang kemudian memicu aksi unjuk rasa besar-besaran yang dikenal sebagai Gerakan Hijau.
Sebelum terjebak dalam konflik dengan rezim saat ini, Mousavi menjabat sebagai perdana menteri Iran pada periode 1981-1989 di bawah kepresidenan Ali Khamenei – yang kemudian naik menjadi pemimpin tertinggi setelah wafatnya pendiri revolusi Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sejak dekade 1980-an, kedua tokoh ini telah dikenal sebagai rival, dengan Mousavi yang dianggap sebagai figur lebih moderat dan merupakan salah satu dari sedikit pemimpin kunci pada masa itu yang tidak berasal dari kalangan ulama. Jabatan perdana menteri bahkan dihapus dari konstitusi setelah wafatnya Khomeini, menjadikan Mousavi sebagai yang terakhir menjabat di posisi tersebut.
Pernyataan terbaru Mousavi muncul sebagai tanggapan terhadap penindakan terhadap aksi protes yang berlangsung sejak akhir Desember lalu. Kelompok hak asasi manusia telah memverifikasi ribuan kematian selama demonstrasi berlangsung, namun memperingatkan bahwa total korban tewas akibat tindakan aparat keamanan bisa mencapai puluhan ribu orang – jauh lebih banyak dari yang dilaporkan.
Ia menyatakan rakyat Iran “tidak punya pilihan lain” selain kembali turun ke jalan, dan memperkirakan aparat keamanan “cepat atau lambat akan menolak memikul beban” untuk menekan gerakan tersebut. “Turunkan senjata kalian dan mundurlah dari kekuasaan agar bangsa ini sendiri dapat memimpin negeri ini menuju kebebasan dan kesejahteraan,” pungkasnya seperti dikutip dari AFP.
Di tengah situasi yang semakin tegang, dimana pemerintah Amerika Serikat tidak menutup kemungkinan serangan militer menyusul penindakan tersebut, Mousavi menyerukan untuk digelarnya “referendum konstitusi”. Pada saat yang sama, ia tegas menolak “campur tangan asing” dalam urusan dalam negeri Iran.
Redaksi Sulut1NewsÂ
