Sulut1news.com, Jakarta — Rapat Paripurna DPR RI secara resmi menyetujui penetapan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI, menggantikan Adies Kadir yang mengundurkan diri seiring pelantikannya sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK).
Persetujuan tersebut sekaligus menandai transisi penting di jajaran pimpinan DPR, di mana figur perempuan dengan latar belakang teknokrat dan hukum kini dipercaya mengisi posisi strategis lembaga legislatif nasional.
Dalam forum paripurna yang sama, DPR juga menyetujui pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim MK, menutup babak kepemimpinannya di Senayan dan membuka jalan bagi regenerasi di tubuh DPR, khususnya dari Fraksi Partai Golkar.
Figur Perempuan Kunci Golkar di Senayan
Sari Yuliati bukan nama baru di DPR maupun di Partai Golkar. Politisi kelahiran 2 Juni 1976 ini saat ini juga menjabat sebagai Bendahara Umum DPP Partai Golkar serta Bendahara Fraksi Partai Golkar DPR RI.
Ia merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) II, yang meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, serta Kota Mataram. Meski lahir di Jakarta, keterlibatannya di NTB dinilai kuat dan konsisten, terutama dalam isu pembangunan infrastruktur dan tata kelola daerah.
Latar Akademik Kuat: Teknik Sipil hingga Ilmu Hukum
Dari sisi pendidikan, Sari Yuliati memiliki rekam jejak akademik yang menonjol. Ia mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di Jakarta, mulai dari SDN 3 Pagi Duren Sawit, SMP Negeri 27 Duren Sawit, hingga SMA Negeri 81 Lab School Rawamangun, tempat ia lulus pada 1994.
Pada 1995, Sari melanjutkan studi di Jurusan Teknik Sipil Universitas Trisakti. Ia lulus tepat waktu dan diwisuda pada tahun 2000 sebagai salah satu lulusan terbaik dengan peringkat lima besar IPK. Semasa kuliah, ia dikenal aktif sebagai aktivis kampus, termasuk terlibat dalam dinamika gerakan mahasiswa pada masa Reformasi 1998.
Tak berhenti di situ, pada 2001 ia melanjutkan pendidikan magister Teknik Sipil di Universitas Indonesia dan berhasil meraih gelar Magister Teknik hanya dalam waktu 18 bulan, pada awal 2003.
Menariknya, Sari juga memperluas kompetensinya ke bidang hukum. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia pada 2025, dan saat ini tengah menempuh program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran, Bandung.
Kombinasi Teknis dan Hukum di Pimpinan DPR
Penetapan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR dinilai membawa kombinasi penting antara pengalaman politik, keahlian teknis, dan pemahaman hukum, yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan strategis di parlemen.
Dengan latar belakang teknik sipil dan studi hukum yang tengah ditempuh hingga jenjang doktoral, Sari diharapkan mampu memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran DPR RI, terutama dalam isu pembangunan nasional dan regulasi.
Penunjukan ini sekaligus memperkuat representasi perempuan di pucuk pimpinan DPR, sekaligus menjadi simbol regenerasi kepemimpinan di tubuh Partai Golkar dan parlemen secara keseluruhan.
(EL)
