Sulut1news.com, Jakarta – Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menyuarakan kegelisahan industri perbankan nasional terkait ketatnya persaingan penempatan dana akibat tingginya imbal hasil instrumen keuangan negara, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN). Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi XI DPR RI, Selasa (2/6/2026), Wakil Ketua Perbanas Nixon L.P. Napitupulu secara tegas meminta adanya pengaturan suku bunga yang lebih seimbang agar fungsi intermediasi perbankan tidak tergerus.
Nixon menjelaskan, meskipun secara kinerja penyaluran kredit perbankan masih menunjukkan pertumbuhan positif dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang terus meningkat, tantangan berat justru datang dari instrumen investasi yang diterbitkan negara. SRBI dan SBN dinilai menawarkan daya tarik yang sangat kuat bagi perbankan karena profil risikonya yang nihil (risk-free) namun memberikan imbal hasil yang cukup tinggi.
“Memang kadang ada instrumen lawan kita yang lebih menarik. Kompetisi kita bukan hanya antarbank, tapi juga dengan SRBI dan SBN. Kalau instrumen negara ini risk-free tapi bunganya bagus, sementara bunga kredit ke perusahaan pun sudah di level tunggal (single digit), otomatis instrumen negara ini menjadi pesaing utama penyaluran kredit,” ungkap Nixon di hadapan anggota dewan.
Menurutnya, posisi perbankan menjadi sangat sulit ketika harus bersaing langsung dengan negara sebagai penerbit surat utang. Di satu sisi, bank memiliki kewajiban utama menyalurkan kredit untuk menggerakkan roda ekonomi riil. Namun di sisi lain, opsi menempatkan dana pada instrumen negara jauh lebih aman dan menguntungkan tanpa risiko gagal bayar. Kondisi ini dikhawatirkan menciptakan fenomena kanibalisasi, di mana dana masyarakat justru tertahan di instrumen negara dan tidak berputar optimal dalam bentuk pinjaman produktif.
“Kalau lawan kita adalah negara, posisinya kan berat bagi kami. Instrumen ini aman mutlak, bunganya pun kompetitif. Oleh karena itu, menurut saya harus ada patokan atau pengaturan suku bunga yang pas untuk SRBI maupun SBN, agar tidak memangsa porsi penyaluran kredit perbankan. Keseimbangan ini penting agar fungsi penyaluran dana ke sektor riil tetap berjalan maksimal,” tegasnya.
Data Bank Indonesia per April 2026 mencatat pertumbuhan kredit perbankan secara tahunan (yoy) masih tumbuh di angka 9,98%, dengan pertumbuhan utama ditopang oleh kredit investasi. Namun angka ini dinilai masih bisa lebih tinggi lagi jika aliran dana tidak teralihkan ke instrumen pasar uang yang lebih aman.
Nixon menegaskan, Perbanas tidak menolak keberadaan SRBI maupun SBN sebagai instrumen pengendalian moneter dan pembiayaan negara. Hanya saja, diperlukan penyesuaian mekanisme penetapan suku bunga agar tidak mematikan semangat perbankan dalam menyalurkan kredit. Pengaturan yang tepat akan menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, di mana instrumen negara berjalan beriringan dengan pertumbuhan kredit yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
(Redaksi Sulut1news.com)
