Sulut1news.com, Jakarta – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pergantian total jajaran direksi Bank Himbara yang dinilai memberikan kerugian bagi negara. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efektivitas peran bank milik negara dalam memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
“Ditemukan bahwa Bank Himbara saat ini lebih cenderung memberikan kredit kepada pengusaha besar dibandingkan pengusaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, Presiden akan mengambil keputusan tegas untuk mengganti seluruh jajaran direksinya,” ujar Sjafrie mengutip keterangan dari Antara pada hari Sabtu (31/1).
BUMN Dinilai Kurang Berkontribusi Optimal
Menurut Menteri Pertahanan, kondisi tidak hanya terjadi pada Bank Himbara saja, melainkan juga banyak bank negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya yang belum memberikan keuntungan maksimal bagi negara.
“Masalahnya sering muncul karena sebagian jajaran direksi tidak bekerja dengan penuh tanggung jawab, bahkan ada yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” jelasnya.
Seleksi Ketat dengan Standar Tiga Pilar
Pemerintah akan melaksanakan proses seleksi yang ketat untuk memilih calon direksi baru, dengan memperhatikan tiga aspek utama: kemampuan intelektual, pengalaman praktis, dan kecintaan terhadap tanah air.
“Kita akan memilih mereka yang memiliki kapasitas kompeten, berpengalaman sebagai praktisi, namun tetap memiliki komitmen yang kuat terhadap kepentingan bangsa dan negara,” tegas Sjafrie.
Sebagai langkah perombakan yang nyata, pemerintah juga akan mengakhiri praktik memilih direksi dari kalangan yang telah lama bercokol di lingkungan BUMN. “Kita butuh angin segar dan perspektif baru,” ucapnya.
Generasi Muda sebagai Pengendali Perahu Ekonomi
Dalam jumpa pers setelah memberikan sambutan, Sjafrie kembali menegaskan bahwa pemerintah sedang mencari generasi baru yang akan mengendalikan sektor ekonomi strategis negara.
“Kita fokus pada generasi muda yang militan dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi bangsa, memiliki kapasitas yang terbukti, serta kredibel di mata masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum menjelaskan secara rinci skema dan mekanisme seleksi yang akan diterapkan dalam proses pergantian jajaran direksi tersebut.
Redaksi Sulut1News
