Sulut1news.com, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tak sekadar menetapkan dokumen tata ruang. Lebih dari itu, regulasi ini diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menentukan siapa berinvestasi di mana, kawasan mana dilindungi secara permanen, serta bagaimana wajah Sulut dua dekade mendatang dibentuk secara terukur.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (24/02/2026), Gubernur Sulawesi Utara, , menyampaikan pendapat akhir pemerintah yang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2044.
Ia menyebut dokumen tersebut sebagai “mahakarya” dan produk hukum paling fundamental karena akan menjadi kompas pembangunan Sulut selama 20 tahun ke depan.
Berbeda dari persepsi umum bahwa RTRW hanyalah peta zonasi, Gubernur menegaskan regulasi ini adalah “filter besar” pembangunan. Artinya, seluruh kebijakan strategis—mulai dari investasi industri, pariwisata, infrastruktur, hingga perlindungan kawasan rawan bencana—akan mengacu pada kerangka spasial yang sama.
“Ini bukan hanya dokumen teknis, tetapi fondasi arah pembangunan Bumi Nyiur Melambai,” tegasnya.
Dengan RTRW 2025–2044, pemerintah daerah memiliki kepastian hukum dalam:
- Menentukan kawasan prioritas investasi.
- Mengendalikan alih fungsi lahan.
- Melindungi wilayah pesisir, hutan, dan kawasan lindung.
- Mengurangi potensi konflik tata ruang di masa depan.
Persetujuan ini menjadi klimaks proses panjang yang telah dirintis sejak 2019. Selama hampir tujuh tahun, sinkronisasi data spasial dilakukan secara intens antara pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan validitas dan akurasi peta ruang.
Momentum penting terjadi pada 19 Februari 2026, ketika Sulut berhasil memperoleh Persetujuan Substansi (Persub) dari .
Menurut Gubernur, Persub tersebut menjadi penanda bahwa visi tata ruang Sulut telah selaras secara vertikal dengan kebijakan nasional.
Capaian ini dinilai strategis karena tanpa Persub, regulasi RTRW tidak dapat dilanjutkan ke tahap pengesahan.
Salah satu kekuatan utama RTRW 2025–2044 adalah upayanya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Di satu sisi, dokumen ini membuka ruang akselerasi investasi dengan memberikan kepastian zonasi dan mengurangi hambatan administratif. Kepastian tata ruang menjadi faktor krusial bagi investor yang membutuhkan jaminan hukum sebelum menanamkan modal.
Di sisi lain, RTRW ini juga mengunci komitmen terhadap perlindungan ruang hidup masyarakat dan generasi mendatang. Kawasan lindung, pesisir, serta daerah rawan bencana diposisikan sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan berkelanjutan.
Pendekatan ini menjadi relevan mengingat Sulut berada di wilayah cincin api Pasifik dengan karakter geografis yang rentan terhadap bencana alam.
Meski telah disetujui bersama DPRD, perjalanan regulasi ini belum sepenuhnya selesai. Tahap berikutnya adalah evaluasi di , sebagai proses akhir untuk memastikan tidak ada pertentangan dengan regulasi pusat.
Gubernur menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mengawal proses evaluasi tersebut agar berjalan cepat dan tanpa hambatan, sehingga implementasi RTRW dapat segera dilakukan secara konsisten di lapangan.
Dalam penutupnya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut, khususnya Panitia Khusus yang mengawal pembahasan hingga tuntas. Ia menekankan bahwa regulasi sebesar ini lahir dari kerja kolektif, bukan kerja individual.
Semangat gotong royong dan nilai luhur Mapalus disebutnya sebagai energi sosial yang harus terus dijaga dalam mengawal implementasi RTRW ke depan.
Dengan disetujuinya Ranperda RTRW 2025–2044, Sulawesi Utara kini berada di titik krusial: memastikan bahwa dokumen “mahakarya” ini tidak berhenti sebagai arsip regulasi, melainkan benar-benar menjadi peta jalan nyata yang mengarahkan investasi, menjaga lingkungan, serta membentuk wajah pembangunan daerah hingga tahun 2044. (Mars)
