Sulut1news.com, Manado – 06 Februari 2026 – Keputusan DPR RI terkait reformasi kepolisian yang menetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia – bukan sebagai departemen di bawah Kementerian Dalam Negeri – mendapatkan dukungan kuat dari akademisi dan aktivis muda di Sulawesi Utara. Mereka menekankan bahwa posisi ini akan menghindari konflik kepentingan, sementara juga menyoroti pentingnya reformasi kultur kerja dan profesionalisme sebagai kunci kemajuan institusi kepolisian.
DOSEN IAIN MANADO: “POLRI DI BAWAH PRESIDEN HINDARI KONFLIK KEPENTINGAN”
Alli Amin, Dosen Sosiologi Agama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, menyampaikan kesepakatan penuh terhadap keputusan tersebut, dengan menyoroti risiko yang akan muncul jika Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri.
“Kalau dibawa Kementerian Dalam Negeri akan banyak sekali konflik kepentingan dengan banyak pihak dengan berbagai kepentingan. Misalnya bagaimana mengatasi masalah-masalah hukum kalau terjadi konflik dengan Kementerian yang lain, sementara dia berada di dalam Kementerian Dalam Negeri – atau juga permasalahan hukum di Kementerian Dalam Negeri sendiri mungkin tidak dapat diatasi karena Polri berada di dalam struktur yang sama,” jelas Alli Amin.
Menurutnya, penempatan Polri di bawah Presiden adalah pilihan yang paling tepat untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penekanan pada reformasi kultur kerja agar Polri dapat terus meningkatkan kinerjanya.
AKTIVIS NU SULUT: “FOKUSKAN REFORMASI PADA PROFESIONALISME DAN PENDEKATAN MASYARAKAT”
Racman Mantu, aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Utara, juga menyatakan dukungan penuh terhadap posisi Polri di bawah Presiden. Namun, ia menyoroti bahwa reformasi tidak hanya sebatas struktur organisasi, tetapi juga perlu menyentuh aspek profesionalitas dan pendekatan dengan masyarakat.
“Yang paling penting terkait dengan institusi Polri adalah reformasi terkait dengan profesionalitas dan usaha-usaha preventif Polri dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat,” ujar Racman.
Ia menambahkan bahwa meskipun institusi Polri saat ini sudah sangat kuat secara kultural, perlu adanya peningkatan profesionalisme kerja agar kedepannya dapat bekerja lebih presisi dan lebih dekat dengan lapisan masyarakat. “Dekatnya Polri dengan masyarakat akan meningkatkan kepercayaan dan membuat penegakan hukum menjadi lebih efektif,” tandasnya.
(EL)
