Jakarta

Tidak Ada Kota Terbersih di Adipura 2025: 35 Daerah Raih Sertifikat Menuju Bersih, Target Hapus Open Dumping 2026

338
×

Tidak Ada Kota Terbersih di Adipura 2025: 35 Daerah Raih Sertifikat Menuju Bersih, Target Hapus Open Dumping 2026

Sebarkan artikel ini

Sulut1news.com, Jakarta, 26 Februari 2026 – Penilaian Adipura 2025 menghadirkan hasil yang mengejutkan: tidak satu pun kabupaten atau kota di Indonesia layak meraih predikat Adipura Kencana atau “Kota Terbersih” yang menjadi standar tertinggi kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurifiq mengungkapkan bahwa meskipun beberapa kota besar menunjukkan kemajuan di wilayah inti, kinerja mereka menurun drastis di wilayah pinggiran, yang menjadi fokus utama penilaian tahun ini.

“Pada saat kami masuk Surabaya kotanya sangat bersih, tetapi saat masuk ke pinggirnya masih banyak yang harus dibenahi. Sama dengan kota Balikpapan, koridornya sangat bersih tetapi 200 meter dari jalan protokol kondisinya tidak bagus,” jelas Hanif dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah di Jakarta Selatan, Rabu (25/2), seperti dikutip dari Katadata.

Baca Juga:  Sepuluh Kepala Daerah Siap Presentasi Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2026

Para Juara Sebelumnya Turun Kelas

Seluruh peraih Adipura Kencana tahun sebelumnya – Kota Balikpapan, Surabaya, Bontang, Bitung, dan Kabupaten Ciamis – tidak dapat mempertahankan predikat mereka. Namun, ketiga daerah tersebut masih unggul sebagai peringkat pertama hingga ketiga dalam daftar 35 kabupaten/kota yang memperoleh Sertifikat Menuju Kota Bersih.

Posisi keempat dan kelima ditempati Kota Banjar dan Bontang, sementara 10 besar dilengkapi oleh Kota Parepare, Malang, Padang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Bone.

Data yang Mengkhawatirkan: Ribuan Daerah Masih Kotor

Sebaliknya, sekitar 120-an kabupaten/kota masuk kategori “Kota Sangat Kotor” karena dinilai belum mengalokasikan anggaran dan perhatian yang memadai untuk penanganan sampah. Lebih banyak lagi, sebanyak 253 daerah tercatat dalam kategori “Kota Kotor”.

Baca Juga:  18 Juta Keluarga Bakal Terima Bansos Reguler Februari 2026, Jalur Koperasi Desa Menunggu Arahan Presiden

Salah satu masalah utama yang menjadi fokus pemerintah adalah praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka yang masih terjadi di sekitar 325 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan penurunan dari sebelumnya yang mencapai lebih dari 95 persen, namun saat ini masih sekitar 66 persen TPA yang belum memenuhi standar.

Beberapa TPA dengan dampak paling signifikan termasuk TPA Suwung di Bali dan TPA Bantargebang di Bekasi.

Target Ambisius: Akhiri Open Dumping Tahun Depan

Menteri Hanif menegaskan bahwa pemerintah memiliki target yang jelas untuk mengakhiri praktik open dumping di seluruh Indonesia pada tahun 2026.

“Target ini ambisius iya, tetapi terukur karena hampir seluruh kabupaten/kota sekarang dalam pengawasan ketat dari Deputi Penegakan Hukum kami untuk segera mengakhiri open dumping,” tambahnya.

Baca Juga:  Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor Badan Gizi Nasional, Sorotan Menguat Pasca Rombak Besar Pimpinan

Penilaian Adipura 2025 yang lebih menitikberatkan pada cakupan wilayah dan pengelolaan sampah menyeluruh diharapkan dapat mendorong semua daerah untuk meningkatkan kinerja kebersihan, tidak hanya di area yang terlihat saja.
(EL)

Sumber cna.id