Sulut1news.com, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan secara tegas, pemerintah saat ini tidak memiliki rencana apapun untuk kembali merevisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan mengembalikannya ke versi sebelum tahun 2019. Penegasan ini muncul sebagai tanggapan terhadap wacana yang muncul setelah mantan Ketua KPK Abraham Samad mengusulkan pengembalian UU KPK lama saat bertemu Presiden Prabowo Subianto.
“Nggak ada. Tidak ada membahas sama sekali mengenai itu,” tegas Prasetyo setelah mengikuti rapat koordinasi pemulihan banjir Sumatra di kompleks parlemen pada Rabu (18/2/2026).
Wacana Usulan Abraham Samad Tak Jadi Pembahasan Pemerintah
Usulan untuk mengembalikan UU KPK ke versi lama disampaikan Abraham Samad Riyanto (Ketua KPK periode 2011-2015) saat bertemu Presiden Prabowo di Kertanegara pada Jumat (30/1/2026). Meskipun pertemuan tersebut menjadi sorotan, Prasetyo menjelaskan bahwa topik revisi UU KPK tidak pernah masuk dalam pembahasan internal pemerintah, termasuk pada kesempatan pertemuan tersebut.
Ketika ditanya terkait dukungan yang datang dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terhadap usulan tersebut, Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa wacana revisi tidak memiliki hubungan apapun dengan mantan presiden. “Apa hubungannya nih dengan Pak Jokowi? Enggak ada. Belum ada,” ucapnya.
Jokowi Sambut Baik Usulan, Tetapi Klaim Tak Terlibat Revisi 2019
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan dukungannya terhadap usulan yang diajukan Abraham Samad. “Ya, saya setuju, bagus,” ujar Jokowi setelah menonton laga sepak bola Persis Solo melawan Madura United di Stadion Manahan Solo, pekan lalu.
Mantan presiden juga mengaku tidak terlibat dalam proses revisi UU KPK pada tahun 2019 dan tidak menandatangani hasil revisinya. Pernyataan ini menjadi sorotan karena revisi UU KPK pada masa kepemimpinannya sempat menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat yang khawatir akan melemahkan kapasitas KPK dalam memberantas korupsi.
(EL)
Sumber CNN Indonesia
