Sulut1news.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melalui media sosial Truth Social pada Minggu (15/2) bahwa anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) telah berkomitmen mengalokasikan dana sebesar US$5 miliar atau sekitar Rp84 triliun untuk upaya kemanusiaan dan rekonstruksi Jalur Gaza pasca-agresi Israel yang disebutnya “brutal”.
Pengumuman ini akan diresmikan secara resmi pada 19 Februari 2026 saat Trump bergabung dengan anggota dewan di Institut Perdamaian Donald J Trump, Washington DC. Selain bantuan finansial, Trump juga menyampaikan bahwa negara anggota BoP telah siap mengerahkan ribuan personel militer untuk Pasukan Stabilisasi Internasional dan memperkuat kepolisian lokal guna menjamin keamanan warga Gaza. Namun, rincian negara mana saja yang akan menyumbang personel maupun besaran kontribusi masing-masing belum diungkapkan.
“Salah satu poin krusial yang harus ditegakkan adalah Hamas harus menjunjung tinggi komitmen mereka terhadap demiliterisasi penuh dan segera,” tegas Trump dalam unggahannya.
Ketentuan Keanggotaan Khusus untuk Kontributor Besar
BoP, yang dibentuk beberapa bulan lalu setelah mendapatkan izin melalui resolusi Dewan Keamanan PBB pada November 2025, telah memiliki 21 negara anggota resmi sejak Januari lalu – di antaranya termasuk negara-negara Arab dan Indonesia. Pekan lalu, Israel juga menyusul bergabung dengan dewan ini.
Dalam piagam BoP yang tercantum di Bab II Keanggotaan, setiap negara anggota akan menjabat maksimal tiga tahun dan bisa diperpanjang oleh Ketua. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi negara yang memberikan kontribusi tunai lebih dari US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) dalam tahun pertama berlakunya piagam. Trump belum menjelaskan apakah dana US$5 miliar yang diumumkan merupakan bagian dari ketentuan tersebut atau merupakan alokasi terpisah.
BoP Menjadi Sasaran Kritik: Dugaan Melemahkan PBB dan Struktur yang Disebut Kolonial
Meskipun telah mendapatkan pengakuan dari beberapa negara besar dan melalui resolusi PBB, BoP menuai berbagai kritik dari berbagai kalangan. Beberapa pihak menganggap dewan ini berpotensi melemahkan peran serta wewenang organisasi internasional yang sudah ada, khususnya PBB, dalam menangani konflik global.
Selain itu, struktur kepemimpinan yang menjadikan Trump sebagai Ketua juga dianggap memiliki kesamaan dengan model kolonial, karena memberikan wewenang sentral yang besar pada satu individu tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Pasukan Stabilisasi Internasional yang menjadi bagian dari BoP juga telah menjadi perbincangan, mengingat tugasnya yang mencakup pengamanan perbatasan hingga proses pelucutan senjata Hamas.
(EL)
Sumber CNN Indonesia
