Sulut1news.com, Jakarta – Uni Eropa (UE) mengeluarkan desakan tegas kepada Israel untuk membatalkan keputusan menyetujui proses pendaftaran sebagian besar wilayah Tepi Barat sebagai tanah milik negara. Langkah yang dianggap sebagai “eskalasi baru” ini menjadi sorotan internasional setelah diketahui akan diterapkan di Area C yang mencakup sekitar 60 persen wilayah Tepi Barat dan berada di bawah kendali keamanan militer Israel.
Dalam pernyataan resmi Senin (16/2) yang dikutip dari AFP, juru bicara urusan luar negeri UE, Anouar El Anouni, menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan kelanjutan dari serangkaian langkah baru-baru ini yang bertujuan memperluas kendali Israel di wilayah pendudukan.
“Kami menegaskan kembali bahwa aneksasi adalah tindakan ilegal menurut hukum internasional. Kami meminta Israel untuk membatalkan keputusan ini,” tegasnya.
Selain UE, negara-negara Arab juga menyusul mengecam langkah tersebut. Mesir, Qatar, dan Yordania menyebutnya sebagai “perebutan tanah besar-besaran” yang berpotensi mempercepat proses aneksasi wilayah Palestina, serta bertentangan dengan kaidah hukum internasional.
Otoritas Palestina bahkan menyerukan intervensi internasional guna mencegah awal de facto proses aneksasi yang dinilai akan melemahkan fondasi pembentukan negara Palestina.
Berdasarkan laporan lembaga penyiaran publik Israel, Kan, pengambilan alih wilayah Tepi Barat melalui proses pendaftaran tanah ini merupakan langkah pertama kalinya sejak Israel menduduki wilayah tersebut pada tahun 1967.
Keputusan ini merupakan bagian dari serangkaian kebijakan yang disetujui kabinet keamanan Israel pekan lalu, yang didukung oleh para menteri sayap kanan. Selain pendaftaran tanah, langkah-langkah yang juga memicu reaksi internasional antara lain mengizinkan warga Israel Yahudi untuk membeli tanah Tepi Barat secara langsung dan memberikan wewenang kepada otoritas Israel untuk mengelola beberapa situs keagamaan di wilayah yang seharusnya berada di bawah kendali Otoritas Palestina berdasarkan perjanjian Oslo tahun 1990-an.
Bahkan gerakan Hamas juga mengeluarkan protes keras terkait keputusan ini, menyatakan bahwa langkah Israel akan memperparah ketegangan di kawasan dan merusak upaya perdamaian.
Tepi Barat telah lama menjadi titik panas konflik, karena dianggap sebagai fondasi utama bagi pembentukan negara Palestina, meskipun sejumlah pihak berusaha memperluas kendali atas wilayah tersebut.
(EL)
Sumber CNN Indonesia
