Sulut1news.com, Jakarta – Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menekan angka pengangguran mulai diarahkan pada penguatan kualitas dan kesiapan tenaga kerja. Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE (YSK) membawa langsung persoalan ketenagakerjaan di daerah ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.
Dalam pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Gubernur YSK menyampaikan kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara, termasuk masih adanya masyarakat pencari kerja yang membutuhkan akses pelatihan agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.
Menurut YSK, persoalan tenaga kerja tidak cukup hanya diselesaikan dengan membuka kesempatan kerja. Pemerintah juga perlu memastikan pencari kerja memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan industri.
Karena itu, salah satu perhatian utama yang disampaikan Gubernur adalah kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) Bitung. Infrastruktur serta peralatan pelatihan pada sembilan workshop yang tersedia sebagian besar dinilai sudah mengalami kerusakan dan tidak lagi mengikuti perkembangan teknologi maupun kebutuhan industri saat ini.
Padahal, minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan di BLK masih sangat tinggi.
Kondisi tersebut, menurut YSK, membutuhkan dukungan pemerintah pusat, khususnya Kemenaker, agar fasilitas pelatihan di Sulut dapat kembali berfungsi secara optimal dan mampu menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing.
Respons positif pun disampaikan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri mengapresiasi kunjungan Gubernur YSK ke Kemenaker dan menilai langkah tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sulut dalam mencari solusi konkret untuk menekan pengangguran.
Dalam pertemuan tersebut, Kemenaker menyampaikan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pelatihan kerja di Sulawesi Utara.
Pertama, Kemenaker akan mempercepat optimalisasi BLK Minahasa Utara (Minut). Infrastruktur serta fasilitas dan peralatan pelatihan akan diselesaikan sehingga ditargetkan dapat mulai beroperasi pada 2027.
Kedua, program pelatihan di BLK Bitung akan ditambah. Penguatan BLK Bitung nantinya akan disinergikan dengan BLK Minut sehingga kapasitas pelatihan tenaga kerja di Sulut dapat semakin besar.
Ketiga, pola pelatihan akan diarahkan berdasarkan kebutuhan industri. Pemprov Sulut diminta membangun kerja sama dengan perusahaan-perusahaan industri untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Kemenaker akan menyiapkan program pelatihan agar lulusan BLK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat hubungan antara lembaga pelatihan dengan dunia usaha. Dengan demikian, pelatihan tidak berhenti pada pemberian sertifikat, tetapi diarahkan agar benar-benar membuka peluang masyarakat mendapatkan pekerjaan.
Keempat, Kemenaker menyatakan komitmennya membantu optimalisasi BLK yang ada di Sulawesi Utara. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelatihan bagi para pencari kerja di daerah.
Selain persoalan pelatihan dan fasilitas BLK, Menteri Ketenagakerjaan juga meminta perhatian Pemprov Sulut terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA).
Pemprov diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap TKA yang bekerja di Sulawesi Utara, terutama untuk memastikan seluruh tenaga kerja asing memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai regulasi ketenagakerjaan.
Pengawasan juga diarahkan agar keberadaan TKA memberikan manfaat lebih luas bagi pekerja lokal, khususnya melalui proses alih teknologi dan transfer pengetahuan.
Dengan demikian, keberadaan tenaga kerja asing tidak hanya mengisi kebutuhan tenaga kerja tertentu, tetapi juga dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan pekerja lokal.
Pertemuan tersebut memperlihatkan adanya upaya membangun pola kerja sama yang lebih konkret antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia industri. Fokusnya bukan hanya pada peningkatan jumlah pelatihan, tetapi memastikan keterampilan yang diberikan benar-benar memiliki keterkaitan dengan kebutuhan lapangan kerja.
Bagi Sulawesi Utara, penguatan BLK menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan. Tingginya animo pencari kerja terhadap pelatihan menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan didampingi jajaran Direktur Jenderal, staf ahli dan direktur terkait. Sementara Gubernur YSK didampingi Asisten I Sekdaprov Sulut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulut dan Kepala BLK Bitung.
Pertemuan ini sekaligus menjadi langkah awal memperkuat sinergi pusat dan daerah untuk menghadirkan tenaga kerja Sulut yang kompeten, siap pakai dan sesuai kebutuhan industri, sehingga upaya menekan pengangguran dapat dilakukan melalui program yang lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat. (EL)
