Sulut1news.com, Manado – 12 Februari 2026 – Setelah meraih kenaikan signifikan hingga 81,87 pada tahun 2024, demokrasi di “Bumi Nyiur Melambai” kini tidak hanya diukur dari angka statistik semata. Hal itu menjadi fokus utama dalam Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di ruang pertemuan kantornya, Jalan 17 Agustus, Kota Manado, hari ini.
Acara dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Johnny Alexander Suak, yang membacakan sambutan resmi Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus. Menurut Gubernur, penyusunan IDI tahun ini merupakan langkah krusial untuk mengevaluasi substansi demokrasi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Demokrasi adalah pondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berkomitmen penuh membangun iklim demokrasi yang maju dan sejahtera sebagai landasan pembangunan daerah,” ujar Johnny mengutip pesan Gubernur.
Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah terkait penanganan konflik sosial yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas tanpa kompromi. Data IDI, kata dia, dijadikan momentum refleksi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola yang lebih responsif.
“Setiap gejolak kecil harus segera ditindaklanjuti dan diantisipasi dengan cepat. Transparansi pemerintahan adalah kunci agar kepercayaan masyarakat pada institusi tetap terjaga dan tidak hanya sebatas formalitas,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Kepala BPS Sulut, Agus Sudibyo, mengungkapkan dinamika perkembangan IDI Sulut selama empat tahun terakhir yang menunjukkan perjalanan penuh tantangan namun memberikan hasil yang menggembirakan:
– 2021: 80,41
– 2022: 78,22 (Kategori Sedang)
– 2023: 76,27 (Perlu perhatian khusus pada keterlibatan masyarakat; Sulut juga menjadi provinsi dengan Indeks Kerawanan Pemilu/IKP tertinggi kedua secara nasional)
– 2024: 81,87 (Peningkatan signifikan)
“Meskipun sempat menghadapi tantangan berat di tahun 2023 pasca kontestasi pemilu dan pilkada, kerja sama lintas pihak berhasil membuat kondisi keamanan dan stabilitas pulih dengan baik. Kenaikan poin di tahun 2024 bukan hanya angka belaka, melainkan bukti konkret bahwa demokrasi di Sulut berjalan stabil dengan perbaikan yang konsisten,” jelas Agus Sudibyo.
Dalam kesempatan yang sama, Johnny Alexander Suak juga menyampaikan bahwa pengembangan demokrasi harus lebih jauh dari sekadar angka yang menarik di kertas. Yang paling penting adalah bagaimana hak politik masyarakat dapat diwujudkan secara nyata melalui interaksi yang saling menghargai dan konstruktif.
“Semakin tinggi hak politik yang diberikan kepada warga, maka kualitas demokrasi akan semakin baik. FGD ini bukan hanya untuk membuat laporan, melainkan diharapkan menjadi ruang dialog yang produktif untuk menghasilkan rekomendasi berbobot yang akan menjadi dasar kebijakan di masa depan,” tegasnya.
Kegiatan yang dihadiri oleh rombongan besar pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama untuk membangun demokrasi yang berkualitas di Sulut. Antara lain yang menghadiri:
– Pihak Keamanan & Penyelenggara: Perwakilan Polda Sulut (Meidy Wowiling), KPU Sulut (Meidy Tinangon), serta Bawaslu Sulut.
– Pemerintahan & Politik: Perwakilan DPRD Sulut, PTUN, partai politik, dan instansi terkait seperti Bappeda, BKAD, serta Biro Hukum Provinsi Sulut.
– Ahli & Masyarakat: Staf Khusus Gubernur, pengamat politik Taufik Tumbelaka, akademisi, organisasi kemasyarakatan (Ormas), dan perwakilan media massa.
Melalui kolaborasi yang erat ini, diharapkan penyusunan IDI tahun 2025 dapat dengan akurat memotret kondisi riil kebebasan sipil dan hak politik di Sulawesi Utara, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk kemajuan daerah yang lebih baik dan merata.
(EL)
