Sulut1news.com, Manado, 9 April 2026 — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam membangun arah pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berdampak melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027.
Gubernur Sulawesi Utara, , dalam arahannya menekankan bahwa tahun 2027 akan menjadi fase penting dalam mendorong transformasi pembangunan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak lagi bisa dilakukan secara biasa, melainkan harus berbasis pada prioritas strategis, efisiensi anggaran, serta hasil yang nyata bagi masyarakat.
“Setiap program harus memiliki dampak yang jelas. Kita tidak bisa lagi membagi anggaran secara merata tanpa melihat prioritas. Fokus kita adalah kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Gubernur.
Dukungan Pemerintah Pusat
Komitmen tersebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, , menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program pembangunan, khususnya sektor perumahan, tepat sasaran.
Ia menekankan bahwa pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
“Program pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, perencanaan harus tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil di lapangan,” ujar Maruarar.
Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri, , mengingatkan pentingnya disiplin perencanaan dan konsistensi antara pusat dan daerah.
Menurutnya, sinkronisasi menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam kerangka nasional.
“Perencanaan daerah harus selaras dengan kebijakan nasional. Jangan sampai ada tumpang tindih program atau kegiatan yang tidak efektif,” tegas Tito.
Bappeda Perketat Seleksi Usulan
Sementara itu, pada tataran teknis, Kepala Bappeda Sulut, , memaparkan realitas perencanaan yang semakin selektif dan berbasis prioritas.
Ia menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar forum formal, tetapi menjadi titik krusial dalam menyaring kebutuhan riil daerah agar selaras dengan kapasitas fiskal.
“Perencanaan harus realistis, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Tidak semua usulan bisa diakomodasi, karena kita harus fokus pada prioritas,” jelasnya.
Dari total 695 usulan kabupaten/kota, hanya 403 usulan yang diakomodasi, sementara 292 usulan belum dapat ditindaklanjuti.
Untuk pokok pikiran DPRD, dari 962 usulan, sebanyak 491 usulan diterima dan 471 lainnya belum masuk prioritas.
Sementara dalam penanganan stunting, dari 78 usulan tematik, hanya 17 usulan yang dinilai memenuhi kriteria prioritas.
Menurutnya, proses seleksi ini didasarkan pada sejumlah indikator utama, seperti kesesuaian tema pembangunan 2027, dukungan terhadap program nasional, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, serta kemampuan fiskal daerah.
Perencanaan Terintegrasi dan Berkualitas
Elvira juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Ia menegaskan bahwa banyak usulan belum terakomodasi bukan karena tidak penting, tetapi karena belum sesuai kewenangan atau prioritas strategis.
“Kita harus memastikan pembangunan berjalan terintegrasi, tidak parsial, dan benar-benar mendukung arah pembangunan Sulawesi Utara secara menyeluruh,” ujarnya.
Ke depan, kualitas usulan diharapkan semakin meningkat, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari perencanaan yang matang dan berbasis data.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pusat, serta pendekatan perencanaan yang semakin selektif dan terukur, RKPD 2027 diyakini akan menjadi fondasi penting dalam mendorong percepatan transformasi Sulawesi Utara menuju daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
EL
