Sulut1news.com, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak tinggal diam menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok. Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, mengambil langkah strategis dengan memerintahkan tim ekonomi untuk melakukan pemantauan harian dan siap melakukan intervensi cepat jika terjadi gejolak harga yang merugikan masyarakat.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, menegaskan bahwa instruksi ketat dari Gubernur sangat jelas: data harga di seluruh pasar wajib dilaporkan setiap hari, dan evaluasi dilakukan setiap minggu.
“Gubernur memerintahkan kami untuk terus mengupdate harga sembako di semua pasar setiap hari. Jika ditemukan kenaikan yang tidak wajar, kami akan lakukan intervensi,” tegas Jemmy di sela-sela kegiatan Pelantikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Tahlis Gallang di Aula Mapalus KantorGubernur, Senin (4/5/2026).
Bentuk intervensi yang akan dilakukan tidak main-main. Pemerintah siap menggelar Operasi Pasar secara masif di seluruh wilayah Sulawesi Utara untuk menstabilkan harga dan memastikan barang dapat dijangkau oleh masyarakat luas.
Namun, di sisi lain, pemerintah juga mengakui adanya anomali. Berdasarkan data pantauan, kondisi stok bahan pokok dinilai aman dan cukup hingga 4 bulan ke depan. Namun, masalah utamanya bukan pada ketersediaan, melainkan pada distribusi dan rantai pasok yang bermasalah.
“Stok kita aman, tetapi rantai pasok ini yang bermasalah. Ini yang sedang kita luruskan, kita sedang berupaya urai benang merahnya,” ungkap Jemmy.
Dalam upaya mengurai masalah ini, pemerintah bekerjasama dengan lembaga pengawas menemukan fakta yang cukup mencengangkan. Beras yang diproduksi atau tersedia di Sulawesi Utara justru diborong oleh oknum tengkulak dari luar daerah, untuk kemudian dijual kembali ke pasar Sulut dengan harga yang lebih tinggi.
“Contohnya berdasarkan laporan BPKP, beras kita di Sulut dibeli oleh para tengkulak di daerah lain untuk dijual lagi di sini. Ini hasil temuan nyata lembaga pengawas,” terangnya.
Hal inilah yang membuat harga menjadi tidak stabil, meskipun stok di gudang-gudang sebenarnya melimpah.
Untuk memberantas praktik monopoli dan permainan harga ini, pemerintah tidak bekerja sendirian. Koordinasi ketat dilakukan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelusuri alur distribusi dan menindak pihak-pihak yang sengaja memperlambat arus barang demi mencari keuntungan pribadi.
“Kita berkoordinasi dengan pihak yang berwajib, jangan sampai ada unsur-unsur lain yang memperlambat distribusi,” tegasnya.
Bahkan, Jemmy mengungkapkan bahwa tindakan tegas sudah mulai dilakukan. Sejumlah oknum yang terbukti bermain curang sudah diamankan dan saat ini sedang dalam proses hukum.
“Sudah ada beberapa oknum yang ditangkap dan diharapkan segera diproses untuk membuat efek jera,” pungkasnya.
Dengan kombinasi antara pemantauan ketat, operasi pasar, dan penindakan hukum, Pemprov Sulut berkomitmen kuat menjaga stabilitas harga demi kesejahteraan masyarakat.
EL
