Sulut1news.com, Manado – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Sulawesi Utara, Senin (4/5/2026), berlangsung penuh tanda tanya dan kekecewaan. Forum yang seharusnya menjadi wadah mencari solusi atas masalah krusial justru terganjal oleh ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulut, Deicy Paat.
Padahal, rapat ini membahas masalah yang sangat strategis, menyangkut nyawa perekonomian dan ketahanan pangan daerah. Hanya Sekretaris Dinas dan Kepala UPTD Wilayah II Bolaang Mongondow, Ir. Lucky Sugeha, yang hadir memenuhi panggilan dewan.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III Berty Kapojos menyoroti masalah genting yang terjadi di Bolaang Mongondow (Bolmong). Daerah yang selama ini dikenal sebagai “Lumbung Beras Sulut” kini justru terancam gagal panen akibat krisis distribusi air yang tidak kunjung diselesaikan.
“Ini sangat berdampak, hasil produksi beras berkurang drastis. Padahal Bolmong adalah sentra beras di Sulut yang menopang kebutuhan pangan daerah lain,” tegas Berty dengan nada keras.
Data yang diterima DPRD menyebutkan, tidak kurang dari 700 Hektare lahan sawah mengalami kesulitan irigasi. Aspirasi masyarakat sudah dilayangkan sejak lama, namun hingga kini tidak ada tindakan nyata.
Berty menuding alasan klasik “tidak ada anggaran” yang sering dilontarkan pihak dinas tidak bisa diterima, mengingat isu ini menyentuh langsung Asta Cita Presiden Prabowo dan Visi Misi Gubernur Yulius Selvanus poin ke-5 tentang Ketahanan Pangan.
“Ini bukan soal uang semata, ini soal prioritas dan tanggung jawab melayani rakyat. Bagaimana bisa visi daerah diabaikan begitu saja?” tanyanya.
Masalah tidak berhenti di air irigasi. Komisi III juga menerima laporan kerusakan parah infrastruktur jalan akibat cuaca ekstrem beberapa waktu lalu. Ruas jalan penghubung Pinogaluman – Dumoga tepatnya di titik Plat Duicker, Desa Pinogaluman, dilaporkan putus total dan hancur tersapu banjir.
Akibat kerusakan fatal ini, arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke jalan alternatif yang jauh dari layak, menyulitkan masyarakat dan mengganggu distribusi logistik.
Menanggapi hal ini, Kepala UPTD Wilayah II, Ir. Lucky Sugeha, membenarkan bahwa tim teknis di bawahnya sudah bertindak cepat. Mereka telah turun langsung melakukan pendataan, pengukuran kerusakan, serta memasang rambu peringatan dan pita pembatas demi keselamatan pengguna jalan.
“Kami sudah di lapangan, sudah survei, sudah pasang tanda bahaya. Namun untuk langkah perbaikan selanjutnya, kami menunggu instruksi dan kebijakan dari pusat,” ungkap Lucky dalam rapat.
Ironisnya, meskipun teknisi sudah bekerja di lapangan, respon dari pimpinan tertinggi di Dinas PUPR Provinsi hingga saat ini masih nihil. Tidak ada arahan jelas, tidak ada kepastian kapan perbaikan akan dimulai.
Kondisi ini memicu kemarahan anggota dewan. Ketidakhadiran Kadis PUPR ditambah dengan lambatnya penanganan dua masalah vital—air irigasi dan jalan rusak—dinilai sebagai bentuk kelalaian yang merugikan masyarakat luas.
Komisi III menegaskan, mereka tidak akan tinggal diam. Rapat ini menjadi bukti bahwa DPRD menuntut adanya transparansi dan kecepatan bertindak. Jangan sampai lumbung padi gagal panen dan jalan provinsi putus hanya karena birokrasi yang berjalan di tempat. (Mars)
