Sulut1news.com, Manado — Komitmen menjadikan Hak Asasi Manusia (HAM) bukan sekadar seremonial, melainkan nilai yang hidup di setiap sendi kehidupan masyarakat, ditegaskan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay. Penegasan ini disampaikan saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas HAM di Gedung Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (10/9/2026), yang dihadiri Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin, jajaran Kementerian HAM, ASN, pelaku usaha, hingga kalangan mahasiswa.
Wagub Victor menegaskan, penguatan kapasitas HAM adalah upaya membangun kehidupan masyarakat yang menghargai martabat dan hak setiap manusia. Nilai ini, ujarnya, sangat sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Sulut: “Si Tou Timou Tumou Tou” — manusia hidup untuk memanusiakan manusia.
“Inilah nilai yang menjadikan Sulawesi Utara dikenal sebagai laboratorium kerukunan umat beragama di tingkat nasional. HAM bukan hal asing bagi kita, karena nilainya sudah tertanam dalam budaya kita,” ujar Wagub Victor.
Ia mengajak seluruh elemen yang hadir tidak hanya mengikuti kegiatan, tetapi menyerap dan menerapkannya di lingkungan kerja masing-masing. Dunia usaha pun diminta ikut mengambil peran: membangun bisnis tidak hanya berorientasi laba, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, termasuk menjamin keselamatan dan perlindungan hak para pekerja.
“Pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap HAM,” tegasnya.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin menyambut baik komitmen Pemprov Sulut. Kunjungan ini, katanya, menjadi bukti sinergi yang kuat antara pusat dan daerah. Pernyataan Wagub Victor tentang pentingnya menjadikan HAM sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, dinilai Wamen sebagai pesan yang sangat mendalam.
“Apa yang disampaikan Pak Wakil Gubernur, artinya HAM adalah DNA Sulawesi Utara,” tegas Mugiyanto.
Wamen juga mengapresiasi sambutan luar biasa dari Pemprov Sulut, khususnya Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay. Meski mengakui masih ada kendala, termasuk belum disetujui anggaran pembangunan kantor wilayah Kementerian HAM, ia menegaskan bahwa komitmen daerah jauh lebih penting daripada sekadar gedung kantor.
Poin menarik yang diangkat Wagub Victor: pembangunan Sulut tidak bisa diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi atau kemajuan infrastruktur semata. Pembangunan yang sesungguhnya harus menghadirkan ruang kehidupan yang aman, adil, dan manusiawi bagi seluruh masyarakat.
“Ketika manusia dihormati, kerukunan dijaga, dan hak setiap warga dilindungi — di situlah pembangunan benar-benar memiliki makna,” ujar Wagub Victor.
Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa Sulut tidak hanya unggul dalam kerukunan antarumat beragama, tetapi bertekad memperluas semangat itu ke dalam perlindungan hak-hak warga secara menyeluruh — mulai dari lingkungan pemerintahan, dunia usaha, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat. (EL)
