Sulut1news.com, Manado – Keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar subsidi di sejumlah titik di Sulawesi Utara akhirnya mendapatkan perhatian serius. Komisi II DPRD Sulut bersama Polda Sulut dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya bersatu padu merumuskan langkah nyata guna memastikan distribusi berjalan adil, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Langkah konkret tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Penyaluran BBM Bersubsidi yang digelar di Ruang Rapat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, Selasa (9/6/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari perwakilan Pemerintah Provinsi Sulut, PT Pertamina Patra Niaga, BPJN, Hiswana Migas, hingga pemerintah kabupaten/kota se-Sulut.
Sebagai salah satu narasumber utama, Anggota Komisi II DPRD Sulut, Pricylia Rondo, menyampaikan apresiasi mendalam atas kesigapan Polda Sulut merespons permasalahan yang telah meresahkan masyarakat belakangan ini. Menurutnya, rapat ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan melahirkan kesepakatan aksi pengawasan intensif yang akan dilaksanakan dalam dua minggu ke depan.
“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat yang diambil Polda Sulut, mulai dari mengeluarkan rekomendasi hingga turun langsung memantau lapangan. Ini bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi hak rakyat. Rakyat Sulawesi Utara tidak boleh terus menjadi korban karena penyimpangan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Pricylia.
Legislator dari daerah pemilihan Minahasa Tenggara dan Minahasa ini menegaskan bahwa solar subsidi adalah hak masyarakat yang memang ditujukan untuk membantu kelompok ekonomi lemah, seperti nelayan, petani, pelaku usaha mikro, dan sektor transportasi umum. Oleh karena itu, tidak boleh ada celah bagi siapa pun untuk memanfaatkannya demi keuntungan pribadi.
Pricylia juga memberikan dukungan penuh terhadap sikap tegas yang disampaikan Polda Sulut. Melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Sulut menegaskan siap menindak tegas setiap pelanggaran tanpa pandang bulu. Hal ini dinilai menjadi kunci utama agar ke depan distribusi energi berjalan tertib dan adil.
“Saya sangat setuju dan mendukung komitmen aparat. Jika terbukti ada yang bermain-main dengan BBM subsidi, entah itu penimbunan, pengalihan kuota, atau praktik ilegal lainnya, harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada yang kebal hukum demi kepentingan kelompok tertentu,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, Kombes Pol FX Winardi Prabowo, menyatakan pihaknya akan memperketat pengawasan di lapangan. Petugas akan melakukan pemantauan rutin di SPBU yang menjadi titik rawan antrean maupun yang diduga menjadi lokasi penyimpangan, guna memastikan kuota yang disalurkan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
Pricylia menegaskan bahwa peran DPRD tidak berhenti di sini. Komisi II akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan dan menjadi jembatan aspirasi masyarakat. “Kami akan terus mengawal setiap tahapan penyaluran. Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan haknya tanpa harus mengantre berjam-jam atau bahkan kesulitan mendapatkan solar sama sekali,” pungkasnya.
Dengan terjalinnya sinergi yang kuat antara DPRD, kepolisian, pemerintah daerah, dan manajemen energi, diharapkan permasalahan kelangkaan solar subsidi dapat segera teratasi. Hal ini menjadi modal penting agar roda perekonomian di Sulawesi Utara dapat berjalan kembali lancar, stabil, dan menguntungkan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Mars)
