Sulut1news.com, Manado – Di tengah tantangan geografis yang sulit dijangkau, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan komitmen nyata tidak membiarkan warga di wilayah terluar terabaikan. Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus mengirimkan bantuan logistik mendesak bagi masyarakat di tiga pulau yang terdampak parah akibat gempa berkekuatan M7,7 yang terjadi pada 8 Juni 2026 lalu. Bantuan ini diantar langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut guna meringankan beban warga yang rumah dan infrastrukturnya mengalami kerusakan.
Bantuan diprioritaskan untuk Pulau Matatuang, Pulau Kawio, dan Pulau Marore yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketiga pulau ini tercatat sebagai daerah yang paling merasakan dampak gempa, dengan data awal mencatat kerusakan pada puluhan unit bangunan, sebagian besar merupakan tempat tinggal warga.
Logistik yang disiapkan disesuaikan dengan kebutuhan dasar mendesak, meliputi 3 ton beras, 181 dus mie instan, 37 dus ikan kaleng, 70 baki telur (setara 2.100 butir), 150 lembar tikar, dan 10 lembar terpal untuk sementara menggantikan atap atau bagian rumah yang rusak.
Mengingat lokasinya yang terpisah dan hanya dapat diakses melalui jalur laut, Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut menggunakan KRI Selar sebagai armada pengangkut. Kapal ini dipilih karena memiliki kapasitas muat yang besar dan mampu melintasi perairan kepulauan yang terkadang berombak cukup tinggi. KRI Selar dijadwalkan berangkat dari Pelabuhan Manado pada malam hari untuk mempersingkat waktu tempuh.
Kepala BPBD Sulut, Adolf Tamengkel, menegaskan bahwa penyaluran akan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. “Tim kami akan turun langsung bersama aparat setempat membagikan bantuan hingga ke rumah warga. Kami terus memperbarui data kerusakan dan jumlah korban agar bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan,” jelasnya.
Gubernur Yulius Selvanus menekankan bahwa kecepatan dan pemerataan menjadi prinsip utama dalam penanganan bencana, terutama bagi daerah yang sulit dijangkau. Melalui arahannya yang disampaikan kepada jajaran BPBD, ia menegaskan bahwa kehadiran negara harus terasa hingga ke pelosok paling jauh sekalipun.
“Warga di daerah terluar harus menjadi prioritas utama. Jarak dan medan yang sulit bukan alasan untuk terlambat. Negara hadir sampai ke pulau-pulau kecil, memastikan mereka mendapatkan perhatian dan bantuan yang layak,” tegas Gubernur.
Perlu diketahui, hingga saat ini status siaga tsunami masih berlaku di wilayah Kepulauan Sangihe. Sebelumnya, data sementara mencatat sekitar 31 unit infrastruktur mengalami kerusakan di wilayah Sangihe dan Talaud, yang sebagian besar adalah tempat tinggal warga. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat tetap diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan sambil menunggu bantuan dan proses perbaikan fasilitas umum.
Pemprov Sulut menyatakan komitmennya untuk terus memantau situasi di lapangan. Jika dibutuhkan, bantuan tambahan akan segera disiapkan dan dikirimkan. Koordinasi terus diperkuat dengan pemerintah pusat dan TNI AL guna memastikan kelancaran distribusi logistik ke depannya. Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti arahan dari petugas yang bertugas di lokasi bencana.
(EL)
