Sulut1news.com, Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengungkap dugaan baru terkait kemungkinan uji coba nuklir bawah tanah yang diduga dilakukan China pada Juni 2020, di tengah masa pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Klaim ini didasarkan pada data seismik yang dinilai tidak sesuai dengan pola gempa bumi maupun aktivitas pertambangan konvensional.
Data Seismik Jadi Dasar Klaim AS
Asisten Menteri Luar Negeri AS, Christopher Yeaw, menyatakan bahwa stasiun seismik terpencil di Kazakhstan berhasil mendeteksi peristiwa seismik dengan kekuatan magnitudo 2,75 pada tanggal 22 Juni 2020. Sumber getaran tersebut diperkirakan berada sekitar 720 kilometer dari stasiun pemantau, tepatnya di kawasan uji coba nuklir terkenal Lop Nor di wilayah barat China.
“Saya telah menelaah data tambahan sejak deteksi pertama. Kemungkinannya sangat minim bahwa peristiwa ini bukan merupakan ledakan sengaja,” ujar Yeaw dalam acara diskusi di Hudson Institute, Washington D.C., seperti dikutip dari laporan AFP pada Rabu (18/2/2025).
Menurutnya, karakteristik sinyal seismik yang tercatat tidak sesuai dengan pola ledakan akibat aktivitas pertambangan. “Begitu pula dengan ciri khas gempa bumi – sama sekali tidak konsisten. Apa yang kami lihat adalah tepat sesuai dengan apa yang diharapkan dari uji coba ledakan nuklir,” jelasnya.
CTBTO: Data Belum Cukup untuk Memastikan
Namun, pandangan AS tidak sepenuhnya ditegaskan oleh Organisasi Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBTO). Sekretaris Eksekutif CTBTO, Robert Floyd, menjelaskan bahwa stasiun pemantau PS23 di Kazakhstan hanya mencatat dua peristiwa seismik skala sangat kecil dengan selang waktu 12 detik.
“Kedua peristiwa tersebut berada jauh di bawah ambang batas deteksi yang biasanya dihubungkan dengan uji coba nuklir. Hanya dengan data yang ada saat ini, tidak mungkin untuk menyimpulkan penyebabnya secara pasti dan meyakinkan,” tegas Floyd.
China: Tuduhan Sama Sekali Tidak Berdasar dan Bermuatan Politik
Pemerintah China dengan tegas membantah tudingan tersebut. Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Pengyu, menyebut klaim AS “sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat” dan merupakan bentuk manipulasi politik.
“Ini adalah upaya untuk mengejar hegemoni nuklir serta menghindari tanggung jawab negara sendiri dalam hal perlucutan senjata nuklir,” ujar Liu dalam pernyataan tertulis yang diterima media.
Ia juga menambahkan bahwa China mendesak AS untuk kembali menegaskan komitmen global terhadap larangan uji coba nuklir dan mengambil langkah konkret untuk menjaga rezim perlucutan senjata serta non-proliferasi yang telah disepakati secara internasional.
Latar Belakang: Ketegangan Pasca Akhirnya Perjanjian New START
Isu ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran global terkait stabilitas senjata nuklir, setelah berakhirnya perjanjian pembatasan senjata nuklir strategis New START antara AS dan Rusia. Sebelumnya, Presiden AS masa lalu Donald Trump pernah mendesak China untuk bergabung dalam perundingan perjanjian baru yang akan menggantikan New START, namun usulan tersebut tidak mendapatkan tanggapan positif dari Beijing.
Perlu dicatat bahwa China telah menandatangani Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif tahun 1996, namun hingga kini belum meratifikasinya. Uji coba nuklir resmi terakhir yang dilakukan China tercatat pada tahun yang sama dengan penandatanganan perjanjian tersebut. Sementara itu, laporan dari Pentagon menyebutkan bahwa China saat ini memiliki lebih dari 600 hulu ledak nuklir yang siap operasional, dengan perkiraan jumlahnya akan meningkat menjadi lebih dari 1.000 pada tahun 2030.
(EL)
Sumber CNBC Indonesia
