Sulut1news.com, Jakarta – Internet yang dulunya menjadi harapan bagi kelangsungan identitas budaya Mongolia di Daerah Otonom Mongolia Dalam (yang disebut sebagai Mongolia Selatan oleh banyak orang Mongolia) kini semakin terkikis. Laporan terbaru dari PEN America dan Southern Mongolian Human Rights Information Center mengungkap bahwa hampir 89 persen situs budaya Mongolia yang tercatat telah disensor atau ditutup sepenuhnya sejak protes besar-besaran tahun 2020.
Pada tahun 2020, pemerintah Beijing memberlakukan kebijakan baru yang menggantikan bahasa Mongolia dengan Mandarin sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Kebijakan ini memicu gelombang protes luas di antara masyarakat Mongolia, yang melihatnya sebagai ancaman terhadap kelangsungan bahasa dan budaya mereka.
Respons pemerintah datang dalam bentuk penahanan massal, program pendidikan ulang, dan paksaan untuk pengakuan publik dari para pengunjuk rasa. Sejak saat itu, represi yang awalnya terjadi di ruang offline perlahan menyebar ke dunia maya, menjadikan ruang digital yang dulu bebas kini semakin terbatas.
Studi berjudul “Save Our Mother Tongue” menemukan bahwa komunitas daring Mongolia juga mengalami pembatasan masif, termasuk aplikasi media sosial berbahasa Mongolia paling populer, Bainu. Kebijakan bernama “One Province, One Newspaper, One Client” juga memungkinkan media milik negara meluncurkan aplikasi sendiri, yang secara efektif menggantikan platform independen yang dibuat oleh pengembang lokal Mongolia.
Soyonbo Borjgin, jurnalis Mongolia Selatan yang kini tinggal dalam pengasingan di New York, mengungkap bahwa bahkan lagu-lagu yang menjadi simbol identitas Mongolia seperti “Let Us Be Mongolian” dan “I Am a Mongolian” telah dihapus dari aplikasi musik. Istilah terkait identitas Mongolia, termasuk referensi kepada Genghis Khan, juga disensor dan diberi label “separatis”.
“Sejak pemerintah melarang bahasa Mongolia di sekolah-sekolah lokal, ruang digital telah menjadi ruang publik terakhir yang bebas bagi rakyat Mongolia. Sekarang, seluruh ruang siber untuk bahasa Mongolia telah hilang,” ujar Borjgin, yang pernah bekerja di The Inner Mongolia Daily sebelum surat kabarnya ditutup dan ia dikirim ke kelas pendidikan ulang selama sebulan.
Liesl Gerntholtz, Managing Director PEN/Barbey Freedom to Write Center di PEN America, menekankan bahwa temuan ini harus menjadi peringatan bagi perusahaan teknologi global. Menurutnya, persinggungan antara hak budaya dan represi digital masih belum dipahami secara luas.
“Jika perusahaan internet berkomitmen pada internet yang terbuka dan bebas, mereka harus memberi perhatian serius pada apa yang telah terjadi di Mongolia. Ini adalah studi kasus yang jelas tentang bagaimana budaya dapat ditekan secara daring,” kata Gerntholtz.
Kelompok advokasi tersebut kini menyerukan tekanan terkoordinasi terhadap perusahaan teknologi, pemerintah, dan lembaga internasional untuk melindungi budaya Mongolia secara daring. Mereka juga mendesak perusahaan teknologi untuk mengadopsi kerangka hak budaya dalam pengembangan platform dan bekerja sama dengan organisasi independen untuk memberikan dukungan digital bagi komunitas yang terdampak.
Meski menghadapi tantangan besar, Borjgin menyatakan bahwa ia tidak akan berhenti berjuang untuk melindungi budayanya. “Kita tidak perlu takut pada otoritas karena kita, sebagai rakyat, memiliki hak untuk menggunakan bahasa kita di ruang digital, di sekolah, dan di masyarakat,” tegasnya.
Sampai saat ini, Tech 24 yang merupakan sumber laporan ini telah menghubungi Kementerian Luar Negeri China untuk meminta komentar, namun belum mendapatkan tanggapan apapun.
(EL)
Sumber CNN Indonesia
