Sulut1news.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program pengadaan dan penyaluran kompor listrik. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar diversifikasi energi nasional guna melepaskan ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar impor.
Usulan ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Senin (15/6/2026). Menurutnya, program ini bukan sekadar pembagian alat masak, melainkan investasi jangka panjang untuk mengamankan pasokan energi dan mengurangi beban keuangan negara.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada satu jenis energi saja. Sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri. Ini kondisi yang sangat rentan—harga bisa berubah sewaktu-waktu dan terus menguras kas negara,” tegas Bahlil.
Ia mengungkapkan data yang memprihatinkan: setiap tahunnya, devisa negara harus terkuras hingga Rp120 triliun untuk membayar impor LPG, bahkan bisa menembus Rp130 triliun saat harga minyak dunia melonjak tinggi. Belum lagi beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah, yang nilainya mencapai lebih dari Rp80 triliun per tahun.
Dengan program kompor listrik ini, pemerintah berharap dapat secara bertahap menggeser pola konsumsi energi rumah tangga. Selain kompor listrik, pemerintah juga terus mendorong penggunaan energi alternatif lain seperti gas alam terkompresi (CNG) untuk menciptakan bauran energi yang lebih seimbang dan mandiri.
“Kompor listrik adalah salah satu solusi nyata. Jika kita bisa mengurangi konsumsi LPG, maka secara otomatis kita menghemat devisa, menekan beban subsidi, dan membuat ketahanan energi nasional semakin kuat,” tambah Menteri.
Langkah ini juga selaras dengan upaya mempercepat transisi energi bersih. Seiring dengan berkembangnya pembangkit listrik dalam negeri, penggunaan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dinilai lebih efisien, terukur, dan tidak tergantung pada fluktuasi harga pasar global.
Usulan anggaran ini kini akan dibahas lebih lanjut bersama DPR RI untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dan benar-benar menjadi tonggak menuju kemandirian energi Indonesia.
Redaksi
