Sulut1news.com, Manado – Membangun jembatan komunikasi yang terbuka dan menjaga kepercayaan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program pelayanan publik. Hal ini menjadi fokus utama dalam kegiatan Media Workshop yang digelar Kantor Utama BPJS Kesehatan Manado, Jumat (5/6/2026), dengan tema “Membangun Komunikasi Terbuka, Menguatkan Kepercayaan Publik Terhadap Program JKN”.
Kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah jurnalis dan pemangku kepentingan ini menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulut, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Cliff Wangke, S.Sos., hadir memberikan pemaparan strategis di hadapan para insan pers.
Dalam sesi penyampaiannya yang bertajuk “Strategi Komunikasi Publik di Era Digitalisasi: Pengelolaan Informasi yang Transparan dan Akuntabel serta Peran Media dan Pemerintah dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik”, Cliff Wangke menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar.
Ia menjelaskan bahwa di tengah derasnya arus informasi saat ini, pemerintah wajib hadir memberikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah penyebaran berita tidak benar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pun telah memaksimalkan berbagai saluran digital agar masyarakat mudah mengakses informasi resmi.
“Masyarakat tidak perlu bingung mencari sumber yang terpercaya. Kami telah menyediakan kanal komunikasi resmi yang dapat diakses kapan saja: mulai dari situs web resmi sulutprov.go.id, hingga media sosial aktif seperti Facebook Pemerintah Provinsi Sulut, Instagram @pemprovsulut, X @kominfo.sulut, TikTok Pemprov Sulut Official, dan kanal YouTube resmi. Semua ini tersedia untuk memberikan informasi yang jelas dan cepat,” jelas Cliff.
Ia menambahkan, informasi tersebut tidak hanya terbatas pada saluran resmi, tetapi juga dapat disebarluaskan melalui grup komunitas dan forum digital lainnya agar jangkauannya semakin luas dan merata.
Lebih lanjut, Cliff Wangke menegaskan bahwa setiap lembaga pelayanan publik—termasuk BPJS Kesehatan—perlu membangun sistem komunikasi yang responsif, berbasis data, dan siap menjawab pertanyaan masyarakat. Namun, hal ini tidak dapat berjalan maksimal tanpa dukungan dari media massa.
“Kolaborasi yang erat antara pemerintah, media, dan badan publik adalah fondasi terciptanya ekosistem informasi yang sehat. Di sini, insan pers memiliki peran ganda yang sangat penting: selain menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, media juga dapat berperan aktif sebagai penggerak literasi publik agar masyarakat lebih cerdas memilah informasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan Manado, dr. Nyoman Wiwiek Yuliadewei, MM, AAK, menyambut baik masukan dan pandangan yang disampaikan. Ia menilai kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mempererat hubungan dengan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat luas.
Turut hadir memberikan dukungan dalam kegiatan ini, Asisten Deputi SDMUK Kedeputian Wilayah X BPJS Kesehatan, Yuliarso Budiman, serta Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sulut sekaligus Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Carla Gerret, S.P.
Dengan terselenggaranya workshop ini, diharapkan tercipta saluran komunikasi dua arah yang lancar, sehingga setiap informasi mengenai layanan kesehatan dapat disampaikan secara tepat, dan pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap program JKN semakin kokoh dan terjaga.
(EL)
