Sulut1news.com, Manado — Konsultasi Publik yang digelar Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Manado, Kamis (9/4/2026), tak hanya menjadi forum evaluasi regulasi, tetapi juga menegaskan arah baru penguatan koperasi di Indonesia: berfokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara ini dipimpin oleh Senator DPD RI, , yang juga menjabat Ketua BULD DPD RI. Forum ini menguji hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda serta Perda terkait pemberdayaan koperasi, sekaligus menyerap masukan langsung dari para pemangku kepentingan daerah.
Sejak awal, arah diskusi sudah mengerucut pada kebutuhan mendesak untuk membenahi ekosistem koperasi agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman. Hal ini diperkuat melalui keynote speech Ketua DPD RI, , yang menekankan pentingnya regulasi yang responsif terhadap transformasi ekonomi dan digitalisasi.
Dalam sesi diskusi, sejumlah narasumber seperti , , , serta , mengemukakan berbagai persoalan mendasar. Mulai dari keterbatasan akses permodalan, lemahnya tata kelola koperasi, hingga tuntutan digitalisasi yang belum sepenuhnya terjawab.
Namun, sorotan utama justru mengemuka usai kegiatan. Dalam keterangannya kepada media, menegaskan bahwa masukan dari daerah menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ia mengungkapkan, berbagai pandangan yang disampaikan stakeholder akan menjadi bahan untuk menilai apakah kajian yang dilakukan selama ini sudah sejalan dengan kondisi riil di lapangan.
Lebih jauh, Stefanus menyoroti program “koperasi merah putih” sebagai bagian dari niat besar Presiden RI dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di desa dan daerah.
“Ini adalah program dengan niat baik untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Karena itu, BULD menjalankan tugasnya dengan menghimpun masukan dan pendapat dari berbagai pihak,” ujarnya.
Dari hasil diskusi, lanjutnya, muncul sejumlah catatan penting yang akan segera ditindaklanjuti, termasuk dorongan untuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Koperasi. Dalam revisi tersebut, ia menekankan pentingnya memasukkan norma dan standar yang lebih jelas agar koperasi benar-benar mampu berkembang secara sehat.
Menurutnya, pendekatan pembangunan koperasi ke depan harus bergeser.
“Yang kita dorong bukan lagi sekadar jumlah koperasi, tetapi kualitasnya. Keberhasilan koperasi diukur dari dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, terutama di desa dan kelurahan,” tegasnya.
Selain itu, persoalan tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah juga menjadi perhatian serius. Stefanus menyebut, berbagai masukan terkait hal tersebut telah didengar langsung oleh perwakilan pemerintah pusat, termasuk dari kementerian terkait.
Ia memastikan, hasil konsultasi ini akan menjadi bahan sinkronisasi kebijakan di tingkat pusat, agar regulasi yang diterapkan di daerah lebih selaras dan tidak lagi membingungkan masyarakat.
Forum yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, organisasi koperasi, hingga perwakilan kementerian seperti , ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi konkret dan aplikatif.
Dengan demikian, koperasi tidak hanya hadir sebagai simbol ekonomi kerakyatan, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan—khususnya di Sulawesi Utara.
(EL)
