Sulut1news.com, Manado — Peran bank daerah tak lagi sekadar lembaga penyimpan dana. Di Sulawesi Utara, (BSG) mulai menegaskan transformasinya sebagai motor penggerak ekosistem keuangan daerah—dari digitalisasi transaksi hingga menjaga ketersediaan uang tunai di wilayah kepulauan.
Arah baru ini mengemuka dalam pertemuan strategis antara BSG, Perwakilan Sulut, dan Pemerintah Kota Tomohon di Kantor Pusat BSG, Manado, Rabu (22/4/2026).
Hadir dalam forum tersebut Direktur Operasional BSG Louisa Parengkuan, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut Darmawan Hutabarat, serta jajaran pemerintah daerah, termasuk Kepala BPKPD Kota Tomohon Denny Liuw dan perwakilan Bapenda Sulut. Pertemuan ini bukan sekadar koordinasi rutin, melainkan upaya menyelaraskan strategi besar pengelolaan keuangan daerah berbasis digital dan inklusif.
Fokus utama pembahasan adalah percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sebuah langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai sekaligus meningkatkan transparansi.
Sebagai bank persepsi dan aggregator, BSG mendorong integrasi sistem pembayaran digital yang mampu menjangkau berbagai layanan publik di . Mulai dari pajak daerah hingga retribusi, seluruh transaksi diarahkan menuju sistem yang lebih cepat, tercatat, dan mudah diakses masyarakat.
“Transformasi ini bukan hanya soal teknologi, tapi bagaimana masyarakat merasakan layanan yang lebih sederhana dan efisien,” ujar Louisa.
Langkah ini sekaligus memperkuat posisi BSG sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang modern dan akuntabel.
Tak berhenti pada digitalisasi, pertemuan juga membahas implementasi pelaporan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui sinergi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulut.
Kolaborasi ini dinilai krusial untuk memastikan sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berjalan lebih cepat dan akurat. Dengan sistem yang terintegrasi, distribusi pendapatan daerah dapat dilakukan lebih transparan dan tepat waktu—sebuah faktor penting dalam mendukung pembangunan.
Menariknya, pembahasan tidak hanya berfokus pada digitalisasi. Tantangan klasik di wilayah kepulauan seperti ketersediaan uang layak edar (ULE) juga menjadi perhatian serius.
Melalui evaluasi pengelolaan Kas Titipan (Kastip) Bank Indonesia yang dikelola BSG Cabang Melonguane dan Cabang Siau, kedua institusi memastikan distribusi uang tunai tetap terjaga, khususnya di daerah terluar yang belum sepenuhnya terjangkau layanan digital.
Langkah ini menegaskan bahwa transformasi keuangan tidak bisa bersifat parsial. Di satu sisi mendorong digitalisasi, di sisi lain tetap menjamin kebutuhan dasar masyarakat akan uang tunai terpenuhi dengan kualitas yang baik.
Pertemuan ini turut melibatkan jajaran teknis BSG, termasuk Divisi Pengembangan Bisnis dan Divisi Operasional Layanan, serta pimpinan cabang dari Tomohon, Melonguane, dan Siau. Kehadiran mereka memastikan bahwa setiap kebijakan tidak berhenti di tataran konsep, tetapi dapat dieksekusi secara konkret di lapangan.
BSG optimistis, dengan kolaborasi lintas instansi ini, perannya akan semakin strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah—bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai penghubung antara kebijakan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
Di tengah tuntutan efisiensi dan transparansi, langkah BSG ini menunjukkan satu hal penting: masa depan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya digital, tetapi juga inklusif—menjangkau hingga pulau-pulau terluar Sulawesi Utara.
(EL)
