Sulut1news.com, Manado – Isu melonjaknya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada awal tahun 2026 kembali menjadi perbincangan hangat di Sulawesi Utara. Sejumlah wajib pajak mengaku terkejut karena nilai PKB yang harus dibayarkan terasa lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga memunculkan beragam spekulasi di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara menegaskan bahwa dinamika PKB yang terjadi bukanlah kebijakan sepihak pemerintah daerah, melainkan dampak dari perubahan kerangka hukum nasional yang mulai diterapkan secara bertahap.
Kepala Bapenda Sulut, June Silangen, menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Regulasi ini mengubah secara mendasar pola hubungan fiskal, termasuk skema pemungutan dan pembagian pajak kendaraan bermotor.
“Undang-undang ini memberikan ruang fiskal yang lebih besar kepada kabupaten dan kota. Dampaknya, secara sistem nilai pokok PKB memang menjadi lebih besar,” ujar Silangen.
Dalam skema lama, penerimaan PKB dibagi dengan komposisi 70 persen untuk pemerintah provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota. Namun melalui kebijakan baru, kabupaten/kota dapat memperoleh porsi penerimaan hingga 66 persen dari pokok PKB, sebagai bagian dari penguatan fiskal daerah.
Silangen menambahkan, meski bertujuan memperkuat keuangan daerah, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan fiskal antarwilayah. Daerah dengan jumlah kendaraan tinggi, seperti kawasan perkotaan, akan menerima dampak yang jauh lebih besar dibandingkan daerah dengan basis kendaraan terbatas.
“Wilayah seperti Manado tentu memiliki potensi penerimaan yang jauh lebih signifikan dibandingkan kabupaten lain,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Kementerian Dalam Negeri sempat mengeluarkan surat edaran yang mengarahkan pemerintah daerah agar pemungutan PKB dilakukan secara terkendali, sehingga tidak menimbulkan lonjakan beban pajak bagi masyarakat.
Sebagai respons atas arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 11, yang mengatur pengurangan baik pada pokok PKB maupun opsi pajak. Kebijakan itu membuat besaran pajak yang dibayarkan masyarakat sepanjang 2025 tetap setara dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Secara regulasi sebenarnya kenaikan sudah dimungkinkan, tetapi pemerintah memilih menahan agar tidak memberatkan masyarakat,” terang Silangen.
Memasuki tahun 2026, Bapenda Sulut masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat. Jika kembali diterbitkan edaran pengendalian, maka penyesuaian serupa akan diberlakukan agar nominal PKB tetap berada pada kisaran yang wajar, tidak jauh berbeda dengan tahun 2024 dan 2025.
Namun demikian, Silangen menegaskan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi Sulut hanya terbatas pada pengurangan porsi pajak provinsi. Untuk opsi pajak yang menjadi bagian penerimaan kabupaten/kota, diperlukan kesepakatan bersama seluruh pemerintah daerah.
“Karena opsi tersebut merupakan instrumen penguatan fiskal bagi kabupaten dan kota,” tegasnya.
Di akhir penjelasannya, Silangen mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu atau spekulasi yang tidak berdasar. Seluruh kebijakan PKB, kata dia, dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
“Pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendapatan daerah dan kemampuan masyarakat,” tutup Silangen.
ELVIS
