Sulut1news.com, Jakarta, 24 Maret 2026 — Pembangunan Jalan Raya Pos (De Groote Postweg) yang membentang dari Anyer hingga Panarukan sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Di balik ambisi besar pada awal abad ke-19, tersimpan kisah kompleks tentang percepatan pembangunan, praktik korupsi, hingga narasi sejarah yang masih diperdebatkan hingga kini.
Dibangun dalam rentang 1808 hingga 1811, proyek ini menjadi salah satu proyek strategis terbesar pada masa kolonial. Dengan pendekatan manajemen modern yang kini dikenal sebagai siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act), pembangunan jalan ini dirancang untuk memperkuat konektivitas antardaerah di Pulau Jawa, sekaligus mempercepat distribusi informasi melalui jalur pos.
Infrastruktur Ambisius di Era Kolonial
Jalan Raya Pos dirancang sebagai tulang punggung mobilitas dan komunikasi. Setiap 1,5 kilometer dipasang penanda jarak berupa pal batu, sementara setiap 15 kilometer dibangun “stal” atau tempat peristirahatan sekaligus pergantian kuda—fungsi yang menyerupai rest area pada jalan tol modern.
Pembangunan awal dimulai dari wilayah Buitenzorg (kini Bogor) menuju Karangsambung pada 5 Mei 1808. Proyek ini melibatkan ratusan pekerja dengan pembagian upah yang disesuaikan kondisi medan. Bahkan, pemerintah kolonial saat itu mengalokasikan anggaran sekitar 30.000 ringgit perak untuk tahap awal pembangunan.
Tak hanya upah, para pekerja juga mendapatkan logistik seperti beras dan garam, serta peralatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif, proyek tersebut tidak sepenuhnya dirancang sebagai kerja paksa, melainkan kerja wajib dengan sistem kompensasi.
Korupsi dan Perubahan Narasi
Namun, realitas di lapangan jauh dari ideal. Dalam pelaksanaannya, banyak pejabat lokal—terutama para bupati—diduga menyalahgunakan anggaran yang telah disediakan pemerintah kolonial. Praktik korupsi ini menyebabkan upah pekerja tidak tersalurkan, sehingga sistem kerja wajib (heerendiensten) berubah menjadi kerja paksa tanpa bayaran.
Sejarawan dalam kajiannya mengungkap bahwa distorsi ini turut membentuk narasi sejarah yang selama ini dikenal luas di masyarakat, yakni bahwa pembangunan Jalan Raya Pos sepenuhnya dilakukan melalui kerja rodi.
Padahal, menurut sejumlah catatan, pemerintah kolonial sebenarnya telah merancang skema pembayaran dan logistik bagi para pekerja. Namun lemahnya pengawasan dan besarnya kekuasaan pejabat lokal membuka celah terjadinya “kebocoran” anggaran secara masif.
Dilema Kepemimpinan Daendels
Sebagai pemimpin proyek, Daendels berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, ia dikenal sebagai sosok tegas dan anti-korupsi. Di sisi lain, ia menghadapi tekanan besar untuk menyelesaikan proyek strategis ini dalam waktu singkat, di bawah pemerintahan , adik dari .
Kebutuhan akan dukungan para bupati sebagai penguasa lokal membuat Daendels tidak sepenuhnya mampu menindak praktik korupsi yang terjadi. Prioritas penyelesaian proyek akhirnya mengalahkan upaya penegakan disiplin secara menyeluruh.
Relevansi dengan Proyek Modern
Kisah Jalan Raya Pos memiliki relevansi kuat dengan pembangunan infrastruktur masa kini. Seperti proyek jaringan internet di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), yang bertujuan membuka isolasi digital melalui pembangunan BTS, tantangan serupa tetap muncul: pengawasan anggaran dan potensi korupsi.
Kasus korupsi proyek BTS yang menyeret nama menjadi pengingat bahwa persoalan tata kelola proyek strategis bukanlah hal baru. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahkan mencatat kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai lebih dari Rp8 triliun.
Membaca Sejarah Secara Kritis
Sejarah pembangunan Jalan Raya Pos menunjukkan bahwa narasi tunggal sering kali menyederhanakan realitas yang kompleks. Label “kerja paksa” yang selama ini melekat, ternyata memiliki dimensi lain yang berkaitan erat dengan praktik korupsi dan kegagalan distribusi anggaran.
Dengan demikian, memahami sejarah tidak cukup hanya menerima cerita yang diwariskan, tetapi juga perlu ditelaah secara kritis melalui berbagai sumber dan perspektif.
Jalan Raya Pos bukan hanya simbol ambisi pembangunan kolonial, tetapi juga cermin persoalan klasik yang terus berulang: antara target pembangunan, integritas pengelola, dan dampaknya terhadap masyarakat.
Jakarta, Selasa 24 Maret 2026
*Andre Vincent Wenas*,MM,MBA., pemerhati ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
Redaksi Sulut1News
