Sulut1news.com, Jakarta — Pemerintah Indonesia mengakui adanya kendala dalam menjalin komunikasi dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran seiring meningkatnya eskalasi demonstrasi dan dinamika situasi keamanan di negara tersebut.
Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dalam konferensi pers di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa hambatan komunikasi dipicu kebijakan pembatasan internet oleh otoritas Iran serta situasi di sejumlah wilayah yang tengah tidak stabil, yang berdampak pada kelancaran informasi antara perwakilan RI di Tehran dengan WNI di lapangan.
Kondisi WNI di Iran: Mayoritas Aman tetapi Waspada Tetap Ditingkatkan
Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), belum ada laporan WNI yang terdampak langsung oleh aksi demonstrasi besar-besaran yang tengah berlangsung di sejumlah kota di Iran. Mayoritas WNI yang berada di Iran adalah pelajar dan mahasiswa yang terkonsentrasi di kota-kota seperti Qom dan Isfahan.
Meski demikian, Kemlu bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tehran terus melakukan komunikasi intensif dan pemantauan kondisi mereka. KBRI bahkan mengimbau WNI di Iran untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, menghindari kerumunan massa atau titik rawan, serta secara berkala menginformasikan keberadaan mereka kepada perwakilan RI.
Dalam unggahan resmi melalui kanal komunikasi KBRI, WNI juga diingatkan untuk menyimpan dokumen dan barang berharga di tempat yang aman serta menunda rencana perjalanan ke Iran sampai situasi lebih kondusif. Ada pula hotline darurat yang telah disediakan Kedutaan untuk membantu dalam keadaan genting.
Persiapan Pemerintah: Evakuasi Siap Dilakukan
Walaupun situasi saat ini belum mengharuskan evakuasi, pemerintah telah meminta perwakilan RI di Tehran untuk mempersiapkan berbagai langkah antisipasi dan skenario evakuasi jika situasi semakin memburuk. Menlu Sugiono menegaskan kesiapan tersebut sebagai bentuk perlindungan maksimal kepada WNI di tengah ketidakpastian situasi keamanan.
Tanggapan Komisi DPR dan Langkah Perlindungan WNI
Situasi di Iran yang terus memanas dan berdampak pada mobilisasi warga dunia memicu reaksi dari Komisi I DPR RI. Wakil Ketua Komisi I, Dave Laksono, mengimbau pemerintah untuk selalu mengutamakan keselamatan WNI tanpa mengabaikan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, serta menghindari intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, juga menyampaikan dukungan kepada upaya Kemlu dan KBRI dalam memantau kondisi WNI secara intensif serta mendorong langkah perlindungan yang lebih kuat.
Latar Belakang: Demonstrasi dan Situasi Keamanan di Iran
Aksi demonstrasi di Iran bermula dari protes sosial-ekonomi yang berkembang menjadi gerakan meluas di banyak kota. Laporan dari berbagai media internasional menyebut ribuan orang tewas akibat bentrokan antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa, sementara pemerintah Iran memberlakukan pembatasan internet di beberapa daerah sebagai salah satu upaya kontrol situasi. Hal ini turut mempersulit komunikasi antara perwakilan Indonesia dan WNI di sana.
Redaksi Sulut1News
