Sulut1news.com, Minut – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional mulai memasuki tahap implementasi serius di Sulawesi Utara. Pemerintah Provinsi Sulut bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi strategis di Hotel Sentra, Minahasa Utara, Jumat (8/5/2026), hal ini guna mematangkan langkah pelaksanaan program yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga penguatan ekonomi daerah.
Rapat tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay dalam menjadikan MBG sebagai program strategis untuk membangun sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.
Sebagai Sekretaris I Satuan Tugas MBG Provinsi Sulut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, menegaskan bahwa program MBG harus mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat lokal melalui pemanfaatan potensi pangan daerah.
“Atas nama Gubernur dan Wakil Gubernur, kami menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional. Program ini bukan hanya penting untuk peningkatan kualitas SDM, tetapi juga menjadi penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Jemmy Ringkuangan.
Menurutnya, kekayaan hasil pertanian, perikanan, dan pangan lokal Sulawesi Utara harus menjadi bagian utama dalam rantai pasok program MBG. Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh petani, nelayan, UMKM pangan, hingga pelaku distribusi di daerah.
“Potensi Sulut sangat besar. Kami ingin masyarakat lokal menjadi pihak yang paling merasakan dampak ekonomi program ini, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, sampai distribusi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil II Bidang Operasional Pemenuhan Gizi BGN RI, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa tahapan paling penting saat ini adalah validasi data penerima manfaat. Proses tersebut mencakup pendataan balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga peserta didik di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
“Validasi data adalah fondasi utama. Kita harus mengetahui secara pasti jumlah sasaran di setiap wilayah agar penentuan lokasi dan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar tepat,” jelas Sony.
Ia juga menyoroti tantangan geografis Sulawesi Utara yang memiliki banyak wilayah kepulauan dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Karena itu, mekanisme distribusi dan pengusulan SPPG menjadi fokus utama pembahasan agar program dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.
“Kita membahas bagaimana pola distribusi yang efektif dan efisien, khususnya untuk daerah terpencil, sehingga tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam program ini,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, Dadang Hendrayudha, bersama jajaran satuan tugas daerah yang akan mengawal pelaksanaan teknis program di lapangan.
Pemprov Sulut dan BGN sepakat bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan serapan produk lokal, dan membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor.
“Serapan tenaga kerja dari program MBG ini sangat besar. Ekonomi lokal akan bergerak karena program ini memberikan penguatan ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara. Kami berharap masyarakat dapat bersiap dan berperan aktif mendukung keberlanjutan program ini,” pungkas Jemmy Ringkuangan.
Dengan perencanaan yang terus dimatangkan, Sulawesi Utara diharapkan dapat menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang mampu berjalan selaras dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
EL
