Sulut1news.com, Manado – Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Sulawesi Utara telah diselenggarakan pada hari Kamis (29/01) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Kegiatan yang bertujuan menyelaraskan langkah pelaksanaan program strategis nasional ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Program MBG Provinsi Sulawesi Utara.
Turut menghadiri acara ini seluruh Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Sulawesi Utara, yang masing-masing menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan MBG di wilayah daerahnya. Kehadiran para pemimpin daerah ini menjadi bagian penting untuk menciptakan sinergi yang kuat antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mendorong kelancaran serta efektivitas program yang bertujuan perbaikan status gizi anak sekolah tersebut.
Pada kesempatan ini, Wagub Mailangkay menuturkan bahwa pelaksanaan Program MBG di Sulawesi Utara perlu dipercepat dan ditingkatkan kualitasnya guna menjawab tantangan status gizi yang masih menjadi perhatian di beberapa daerah. “Program MBG bukan hanya tentang memberikan makan kepada anak-anak, tetapi juga investasi strategis untuk masa depan generasi muda Sulawesi Utara. Kami harus memastikan bahwa setiap langkah pelaksanaan di tingkat daerah berjalan sesuai standar nasional, dengan pemantauan yang ketat dan kolaborasi antar instansi yang optimal,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan, pemilihan bahan makanan lokal untuk mendukung ekonomi masyarakat sekitar, serta peningkatan peran orang tua dan komunitas dalam memastikan keberlanjutan program. Selain itu, Wagub mengungkapkan bahwa pihak provinsi akan memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada setiap kabupaten/kota yang mengalami kendala dalam pelaksanaan program.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas evaluasi pelaksanaan MBG tahun sebelumnya, identifikasi kendala utama seperti ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia, serta penyusunan rencana aksi konkret untuk tahun 2026. Para peserta juga sepakat untuk melakukan pemantauan berkala dan melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara bulanan ke Tim Percepatan Provinsi.
(EL)
