Sulut1news.com, Manado — Komitmen pemerintah menghadirkan hunian layak sekaligus menggerakkan ekonomi daerah mulai terlihat nyata di Kota Manado. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, , turun langsung meninjau lokasi pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Mapanget, Kelurahan Paniki Dua, Jumat (10/5/2026).
Kunjungan ini didampingi Wali Kota Manado dan Wakil Wali Kota , serta dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah.
Hunian Layak, Fasilitas Lengkap
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP memastikan proyek Rusunawa ini dirancang bukan sekadar tempat tinggal, tetapi kawasan hunian terpadu. Dirjen Perumahan Perkotaan, , menjelaskan bahwa bangunan akan terdiri dari tiga lantai dengan total 44 unit tipe 36.
Setiap unit dirancang ramah keluarga, dilengkapi dua kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, dapur, dan kamar mandi. Khusus lantai satu, disiapkan fasilitas inklusif bagi penyandang disabilitas serta ruang serbaguna untuk aktivitas warga.
Tak hanya itu, kawasan ini juga didukung infrastruktur sosial dalam radius sekitar tiga kilometer, mulai dari sekolah, puskesmas, rumah sakit, pasar, hingga rumah ibadah.
“Ini bukan hanya membangun tempat tinggal, tapi menghadirkan lingkungan hidup yang layak dan terintegrasi bagi masyarakat,” ujar Sri.
Target Cepat: Mulai Segera, Rampung 2027
Pemerintah menargetkan pembangunan Rusunawa ini dapat segera dimulai dan selesai dalam waktu relatif singkat. Menteri Maruarar menegaskan proyek ini menjadi prioritas nasional di daerah.
“Target kami, pembangunan dimulai secepatnya dan paling lambat Maret tahun depan sudah selesai,” tegasnya.
Lebih dari Hunian: Efek Berganda ke Ekonomi
Menariknya, proyek ini tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi lokal. Maruarar mengungkapkan bahwa pembangunan sektor perumahan akan menciptakan efek domino bagi berbagai sektor usaha.
Mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan aktivitas toko material bangunan, hingga jasa transportasi logistik akan ikut terdorong.
“Ini akan membuka banyak lapangan kerja. Toko material akan ramai, sopir truk akan aktif, dan masyarakat sekitar ikut merasakan dampaknya,” jelasnya.
Program Bedah Rumah Melonjak Drastis
Selain Rusunawa, pemerintah pusat juga meningkatkan program bedah rumah tidak layak huni di Sulawesi Utara secara signifikan. Jika sebelumnya hanya sekitar 700 unit, kini melonjak menjadi 8.000 rumah.
Lonjakan ini dinilai sebagai langkah besar dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Arahan Presiden: Perumahan Jadi Penggerak Daerah
Menurut Maruarar, seluruh program ini merupakan bagian dari arahan Presiden untuk menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia bahkan menyebut program ini sebagai salah satu gerakan pembangunan perumahan terbesar yang pernah ada di Sulawesi Utara.
“Ini perhatian khusus Presiden. Kita ingin ekonomi bergerak dan kesejahteraan masyarakat meningkat melalui pembangunan perumahan,” pungkasnya.
EL
